Tak selalu pemimpin publik yang terpilih dalam sebuah pemilihan umum demokratis di tataran nasional maupun lokal adalah sosok pribadi yang menjunjung nilai-nilai pluralisme.
Beruntunglah warga yang memiliki pemimpin publik yang juga aktif dalam aksi kultural yang mengakomodasi beragam aspirasi kultural mereka.
Dalam sejarah politik di Tanah Air, salah satu pemimpin publik, di tingkat nasional, yang memperlihatkan komitmen yang kuat dalam mempraktikkan nilai-nilai pluralisme adalah Abdurrahman Wahid (mendiang) atau yang populer dipanggil Gus Dur, yang menjadi Presiden keempat RI.
Dalam konteks politik mutakhir, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi termasuk figur yang menonjol watak pluralisnya.
Tantangan untuk menjadi pemimpin publik yang merangkul semua kalangan jelas tak ringan. Dalam konteks Indonesia, ketika pertarungan ideologi keagamaan masih mengeras di sejumlah isu, kelompok mayoritas keagamaan tak menerima begitu saja atas kiprah pemimpin publik yang merangkul kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan.
Dalam pertarungan ideologi keagamaan itulah Gus Dur dan Dedi tampil dengan memberikan pembelaan pada kaum minoritas seperti para penghayat atau pemeluk keyakinan Sunda Wiwitan.
Gus Dur sebelum menjadi presiden memantapkan kariernya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dengan latar belakang yang juga kuat sebaik aktivis maupun pemikir yang luas perhatiannya.
Lawan-lawan politik dan ideologisnya cukup banyak sehingga tantangan yang dihadapinya sebagai tokoh pluralis tidaklah enteng. Itu sebabnya, peran politiknya sebagai kepala negara boleh dibilang pendek setelah dia dijatuhkan di tengah jalan masa kepresidenannya oleh mereka yang tak sepaham dengannya.
Apakah perjalanan politik tokoh publik lainnya yang memiliki komitmen kuat terhadap pluralisme juga akan strategis nasib Gus Dur? Tampaknya, konteks sosiologis dan politis saat inilah yang mungkin akan membedakan kesamaan nasib antara Gus Dur dan Dedi. Saat ini gelombang aktivisme yang mengagungkan nilai-nilai pluralisme cukup fenomenal.
Semakin meratanya tingkat pendidikan warga dan tsunami informasi yang berkaitan dengan promosi ideologi yang pro hak asasi manusia, yang diperkuat oleh kemajuan teknologi telekomunikasi, menjadikan nilai-nilai pluralisme memperoleh pengikut yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Itu sebabnya, pemimpin publik yang punya citra kuat sebagai tokoh pluralis mendapatkan dukungan sosial politis yang kian mantap. Apalagi jika sang tokoh punya posisi strategis di lingkup kelembagaan politik formal seperti yang dialami Dedi Mulyadi.
Perannya sebagai salah satu orang kuat di Jawa Barat, dengan posisinya di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar memungkinkan Dedi untuk melakukan aksi pro kaum minoritas.
Hal itu diperlihatkan Dedi ketika mengupayakan sejumlah warga Kampung Adat Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat, yang mengalami perlakukan diskriminatif dalam memperoleh KTP, surat nikah dan akte kelahiran.
Bagi Dedi, kaum penghayat Sunda Wiwitan yang ada di Cirendeu atau Cigugur, Kuningan, Jawa Barat termasuk orang yang lebih mencintai lingkungan, mencintai adat dan mewarisi iman leluhur. Dengan karakteristik komunal yang ramah terhadap budaya dan lingkungan, komunitas penghayat jelas layak mendapat pembelaan oleh siapapun termasuk pemimpin publiknya.
Namun, ironi pemimpin publik yang pluralis, adalah justru lewat pernyataan dan kiprahnya yang memberikan pembelaan terhadap kaum minoritas itulah, Dedi pun menghadapi banyak serangan dari pemeluk iman arus utama, yang merasa tak nyaman dengan kebangkitan keyakinan tradisi.
Uniknya, meski memperlihatkan visi dan aksi pluralismenya yang berseberangan dengan kelompok keyakinan arus utama, Dedi mengatasinya dengan terlibat dalam penguatan program-program pendidikan berkarakter dari kelompok mayoritas.
Dalam satu kesempatan, Dedi meluncurkan program penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran kitab kuning di sekolah.
Bersama Ma'ruf Amin sebagai Rois 'Aam Nahdhatul Ulama yang meresmikan program tersebut, Dedi meyakini bahwa program pembelajaran kitab kuning dapat menjadi percontohan dalam upaya pembentukan karakter pelajar.
Dalam jangka panjang, katanya, akan lahir kaum intelektual yang memiliki basis spiritual berbasis kitab kuning. Mereka, para pengkaji kitab kuning itu, kelak menjadi generasi yang memelihara akar budaya, melakukan pembaharuan dengan metodologi riset yang memadai. "Generasi yang dinamis dan toleran adalah harapan untuk pengembangan khazanah Islam Nusantara," katanya.
Tampaknya, idem ditto dengan Gus Dur, aktivitas Dedi sebagai pemimpin publik dilandasi oleh visinya yang holistik dalam memandang perkara kemanusiaan. Visi semacam itu telah mendapat habitat yang mendukungnya, yakni Indonesia yang sangat beragam dari segi etnis, keyakinan, bahasa dan ras. Di sinilah multikulturalisme dan pluralisme dijadikan ruh dalam menjalankan praksis kepemimpinan publik.
Pemimpin publik yang mengikuti ideologi mayoritas, dengan membiarkan kaum minoritas tetap terpinggirkan bisa dinilai sebagai figur yang memilih jalan paling aman. Itu sebabnya, pilihan yang diambil pemimpin publik seperti Dedi bukan fenomena umum.
Namun, munculnya pemimpin publik dengan komitmen yang kuat terhadap implementasi nilai-nilai pluralisme dalam kebijakan publik agaknya cukup potensial dan prospektif karena landasan ideologi kenegaraan telah mengakomodasi pemunculan mereka.
Baik Gus Dur maupun Dedi Mulyadi dalam rekam jejak aktivisme mereka mengakui bahwa ideologi kenegaraan yang terefleksikan dalam formulasi nilai-nilai Pancasila merupakan berkah bagi rakyat Indonesia.
Publik merekam bahwa di lingkup NU, ormas keagamaan terbesar yang pernah di bawah kepemimpinan Gus Dur, eksistensi Pancasila tak lagi kontradiktif dengan nilai-nilai religiusitas yang dijadikan landasan keberadaan NU.
PERAN STRATEGIS
Gus Dur menanamkan pemahaman pada komunitas NU bahwa Pancasila itu tak berseberangan dengan nilai-nilai keislaman diakui oleh siapa pun.
Dedi Mulyadi pun dalam pernyataan-pernyataan kultural maupun politisnya memperlihatkan kepada publik tentang keniscayaan Pancasila sebagai landasan pluralisme di Tanah Air.
Maka tidaklah mengherankan jika Bupati Purwakarta itu tahun lalu meraih anugerah sebagai Pemimpin Teladan Demokrasi dari The Sukarno Center. Penghargaan itu diberikan atas pertimbangan bahwa dari banyak pemimpin publik tingkat kabupaten di Pulau Jawa, Dedi hadir sebagai sosok yang berbeda, berani tampil kontroversial demi membela nama leluhur.
Dedi dinilai berjasa di bidang pengembangan budaya, perlindungan hak minoritas, masyarakat adat, masyarakat agama lokal dan pengawalan nilai-nilai kebhinekaan melalui pembangunan dengan semangat nilai-nilai budaya leluhur di alam demokrasi.
Politisi yang gencar menampilkan gagasan dan aktivitasnya lewat akun media sosial itu juga dinilai sebagai inspirator bagi publik karena konsisten membangun daerahnya dengan nilai-nilai Sunda dalam alam demokrasi Indonesia.
Sukmawati Soekarnoputri dari The Sukarno Center mengatakan bahwa pernyataan Dedi yang menyebut nilai-nilai leluhur kesundaan sebagai dasar dalam membangun, merupakan bagian penting kebhinekaan.
Tampaknya, generasi muda yang akan menjadi pemimpin publik di masa depan perlu mengambil inspirasi pada keteladanan visioner dua pendekar pluralisme dalam khazanah kepemimpinan publik di Tanah Air itu.
(Ant/d)
