Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Rupiah dan Ketidakpastian Global

Di tingkat daerah, tekanan rupiah turut memengaruhi APBD 2026. Kenaikan harga impor mendorong inflasi dan meningkatkan kebutuhan belanja daerah untuk menjaga stabilitas harga serta pelayanan publik. Namun, kemampuan fiskal daerah tidak selalu memadai. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat membuat APBD rentan terhadap guncangan eksternal, terutama di daerah dengan struktur ekonomi yang sempit. Oleh karena itu, APBD harus berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi lokal, bukan sekadar administrasi keuangan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi pangan, kelancaran distribusi barang, serta dukungan nyata terhadap UMKM menjadi langkah utama. Di sisi lain, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak yang adil, pengelolaan aset daerah, dan profesionalisasi BUMD diperlukan untuk membangun ketahanan fiskal daerah (fiscal resilience).

Pada level mikro, pelemahan rupiah berdampak langsung pada pelaku usaha dan rumah tangga. UMKM yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi kenaikan biaya produksi tanpa kemampuan menaikkan harga secara proporsional (pass-through). Kondisi ini menekan margin usaha dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja. Sementara itu, inflasi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga efektivitas belanja perlindungan sosial pemerintah menjadi sangat menentukan.

Kebijakan ekonomi pasca-2026 memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Hilirisasi industri, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pendalaman pasar keuangan domestik tidak lagi dapat ditunda. Semakin kuat struktur produksi dalam negeri dan pembiayaan domestik, semakin kecil dampak gejolak nilai tukar terhadap APBN dan APBD.

Tekanan terhadap rupiah merupakan ujian kualitas kebijakan ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi tidak dapat terus dijaga hanya dengan instrumen moneter. Tanpa dukungan fiskal yang disiplin dan reformasi struktural yang konsisten, biaya ekonomi dan sosial akan semakin besar. Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa APBN dan APBD benar-benar berfungsi sebagai alat antisipasi, bukan sekadar respons jangka pendek.

Pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memiliki ruang untuk menunda keputusan strategis. Reformasi subsidi, penajaman belanja produktif, penguatan basis pendapatan, dan percepatan transformasi ekonomi adalah syarat utama ketahanan ekonomi. Ketahanan Indonesia tidak diukur dari seberapa lama rupiah dipertahankan pada level tertentu, tetapi dari keberanian menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat perubahan struktural. Jika langkah ini ditempuh dengan konsisten, tekanan global justru dapat menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional. Semoga! (Penulis dosen praktisi FE Unita)

HBB Sambut Pencabutan Izin PT TPL, Desak Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum

Pemprov Sumut Klaim Capaian Lima Misi Pembangunan, Fokus SDM hingga Pemulihan Ekonomi

Integritas Ekonomi Menguat, KPPU Dorong Lahirnya Organisasi Masyarakat Untuk Persaingan Usaha di ASEAN

Pasar Modal Hadir Sebagai Salah Satu Solusi Finansial Relevan

Di Tengah Penyesuaian Fiskal, Bank Sumut Perkuat Peran Pembangunan Daerah

Bertahan Tanpa Menjadi Keras, Krisis Kepercayaan dan Ketahanan Mental di Indonesia Awal 2026