Menjemput Keadilan Pemekaran Tapanuli, Nias, Tabagsel dan Sumatera Tenggara

(harianSIB.com)

Perdebatan mengenai pemekaran wilayah merupakan bagian dari dinamika kebijakan desentralisasi yang terus berkembang di Indonesia. Sejak era reformasi, desentralisasi diarahkan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, memperluas akses pelayanan publik, serta memastikan keadilan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Sumatera Utara dan kawasan sekitarnya, wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), dan Provinsi Sumatera Tenggara muncul sebagai refleksi kebutuhan objektif yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan historis yang berbeda dari wilayah induknya.

Pemekaran daerah pada prinsipnya merupakan instrumen kebijakan publik yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan daerah otonom baru bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, keberadaan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat diyakini dapat meningkatkan responsivitas kebijakan sekaligus memperkuat partisipasi publik.

Dari perspektif yuridis, pembentukan daerah otonom baru berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemekaran harus memenuhi persyaratan kewilayahan, administratif, dan kapasitas daerah, termasuk kemampuan fiskal dan kesiapan aparatur. Kebijakan moratorium pemekaran yang diterapkan pemerintah pusat perlu dipahami sebagai langkah pengendalian untuk menjaga kualitas desentralisasi, sekaligus memastikan bahwa pemekaran yang dilakukan benar-benar berkelanjutan dan tidak menimbulkan beban struktural baru bagi negara.

Dalam kajian kebijakan publik, moratorium dapat dipandang sebagai fase evaluasi untuk menilai dampak dan efektivitas pemekaran yang telah berlangsung. Oleh karena itu, aspirasi pemekaran Tapanuli, Nias, Tabagsel, dan Sumatera Tenggara seharusnya dirumuskan secara sistematis, berbasis data empiris, serta didukung kajian akademik yang independen. Pendekatan ini penting agar pemekaran tidak dipersepsikan sebagai agenda politik jangka pendek, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang yang terencana.

Baca Juga:

• Jembatan Gantung Muara Sibuntuon Rampung, Buka Akses Desa Sibio-bio

Wilayah Tapanuli memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain perannya sebagai kawasan penyangga Danau Toba, potensi pariwisata alam dan budaya, pertanian hortikultura, serta peluang pengembangan energi terbarukan. Modal sosial masyarakat yang relatif kuat dan identitas budaya yang mengakar menjadi aset penting dalam menopang stabilitas sosial dan pemerintahan. Namun, wilayah ini juga menghadapi hambatan serius berupa luasnya wilayah dan kondisi topografi pegunungan yang menyebabkan panjangnya rentang kendali pemerintahan serta terbatasnya akses layanan publik. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi induk berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan dan kurang optimalnya perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi pemekaran agar potensi Tapanuli dapat dikelola secara lebih fokus dan efektif.

Kepulauan Nias memiliki keunggulan komparatif sebagai wilayah kepulauan di Samudra Hindia dengan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari berskala internasional, khususnya olahraga selancar yang telah dikenal luas. Keunggulan ini membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi maritim berbasis keunikan lokal. Di sisi lain, Nias menghadapi keterbatasan struktural berupa keterisolasian geografis, tingginya biaya logistik, serta ketergantungan pada transportasi laut dan udara. Dampaknya terlihat pada mahalnya harga kebutuhan pokok, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing ekonomi daerah. Dalam kondisi demikian, pemekaran menjadi provinsi tersendiri dipandang sebagai kebutuhan strategis agar kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan karakter kepulauan.

Kawasan Tabagsel memiliki potensi ekonomi yang kuat melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan antarwilayah, didukung oleh ketersediaan lahan dan sumber daya manusia. Letak geografisnya memungkinkan kawasan ini berkembang sebagai simpul penghubung ekonomi regional dan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan Sumatera Utara. Namun, Tabagsel selama ini menghadapi kendala sebagai wilayah hinterland yang relatif kurang memperoleh perhatian kebijakan. Keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya infrastruktur strategis, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan utama dalam mengakselerasi potensi yang ada. Pemekaran dinilai penting untuk memastikan fokus kebijakan dan pembangunan dapat diarahkan secara lebih proporsional.

Gagasan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara didukung oleh keunggulan geoekonomi dan geopolitik wilayah yang memiliki keterkaitan historis dan kepentingan ekonomi antar kabupaten dan kota. Potensi pertanian, perkebunan, serta posisi strategis dalam jalur distribusi perdagangan lintas provinsi menjadi modal penting bagi pengembangan kawasan. Namun demikian, wilayah ini juga menghadapi persoalan fragmentasi perencanaan pembangunan, keterbatasan konektivitas, serta minimnya perhatian kebijakan akibat jauhnya pusat pemerintahan provinsi induk. Pemekaran dipandang sebagai solusi untuk memperkuat integrasi kawasan dan mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi.

Dalam perspektif keadilan wilayah, pemekaran dapat dipahami sebagai upaya korektif terhadap ketimpangan struktural akibat konsentrasi kewenangan dan sumber daya. Prinsip keadilan distributif menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya memberikan perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah. Dengan demikian, pemekaran memperoleh legitimasi normatif sepanjang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pemekaran tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Pengalaman menunjukkan bahwa pemekaran yang tidak disertai perencanaan matang berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti ketergantungan fiskal, rendahnya kapasitas birokrasi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, agenda pemekaran harus disertai peta jalan pembangunan yang jelas, desain kelembagaan yang efisien, serta strategi penguatan ekonomi lokal dan sumber daya aparatur.

Keberhasilan pemekaran sangat ditentukan oleh kualitas perumusan dan implementasi kebijakan. Desain kebijakan yang komprehensif mensyaratkan analisis biaya dan manfaat, proyeksi fiskal jangka menengah, serta kajian akademik yang objektif. Pada tahap pelaksanaan, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, disertai mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah penyimpangan tujuan dan dominasi kepentingan sempit.

Menjemput keadilan melalui pemekaran Tapanuli, Nias, Tabagsel, dan Sumatera Tenggara berarti menempatkan aspirasi daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Pemekaran harus diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat integrasi nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis hukum, kajian akademik, dan analisis kebijakan yang matang, pemekaran wilayah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.(Dosen Praktisi UNITA)

Musda Partai Golkar Sumut Rekomendasikan Pembentukan Tiga Provinsi dan Satu Kabupaten di Sumut

Sebut Nias Tak Punya SDM, Zulkiflin Diamankan Polisi

AMPERA Apresiasi Kunjungan Wapres Gibran ke Nias, Serahkan Dokumen Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

Bupati Nias Selatan Kukuhkan Panitia Pemrakarsa Pembentukan Kabupaten Kepulauan Batu

Pdt Penrad Siagian: Pemekaran Provinsi Nias Strategi Kunci Kejar Ketertinggalan

Panitia Pemekaran Kepulauan Batu Audensi ke DPRD SU Konsultasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru