Mewujudkan IPM sebagai Panglima Pembangunan Nasional Indonesia

Konsep kebijakan nasional terbaru, penguatan pembangunan manusia memiliki dasar hukum yang kuat. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menempatkan pembangunan manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN mengarahkan transformasi sosial pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan percepatan pengentasan kemiskinan. Seluruh aspek ini adalah komponen utama IPM, sehingga indikator ini menjadi ukuran kemajuan bangsa jangka panjang.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menempatkan IPM sebagai indikator strategis di pusat dan daerah. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tetap berlaku sebagai dasar hukum perencanaan, menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus berbasis indikator kinerja terukur. Dengan demikian, IPM menjadi ukuran utama dalam dokumen pembangunan seperti RPJMN, RKP, RPJMD, dan RKPD, merepresentasikan keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, capaian IPM terkait langsung dengan mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan pelayanan dasar di pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiga sektor ini merupakan penyusun utama IPM, sehingga capaian IPM daerah mencerminkan kualitas tata kelola pemerintah, efektivitas penggunaan APBD, dan keseriusan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, DKI Jakarta dengan IPM 82,20 menjadi daerah maju, sementara Papua dengan IPM 67,40 masih tertinggal.

Daerah dengan IPM tinggi umumnya memiliki tata kelola pembangunan yang baik, investasi konsisten di sektor pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi lokal stabil. Daerah dengan IPM rendah sering menghadapi keterbatasan fiskal, kualitas layanan publik yang rendah, dan konektivitas ekonomi lemah. Peningkatan IPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas kebijakan daerah dan prioritas anggaran terhadap pembangunan manusia.

Baca Juga:

• Dinkes Medan Temukan 16.866 Kasus TB, Capai 130 Persen Target 2025

Hubungan antara pembiayaan pembangunan dan IPM sangat erat. APBN dan APBD memainkan peran penting dalam membiayai pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan program pengentasan kemiskinan. Namun, rendahnya IPM tidak selalu disebabkan oleh kurangnya anggaran, melainkan efektivitas pengelolaan. Teori pembangunan manusia menekankan bahwa investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan preventif, dan perlindungan sosial berdampak besar pada kualitas manusia. Jadi, prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran sama pentingnya dengan jumlahnya.

Dukungan masyarakat Indonesia juga memegang peranan penting. Masyarakat menyambut positif arah kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan keyakinan bahwa IPM nasional dan daerah akan terus meningkat. Dukungan publik ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga Indonesia akan mampu bersaing di tingkat global. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memastikan peningkatan IPM bersifat merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Apresiasi Integritas dan Kinerja, Bupati Humbahas Ganjar 11 Kepala Sekolah dengan Piagam Penghargaan

Dinkes Medan Temukan 16.866 Kasus TB, Capai 130 Persen Target 2025

DPRD Medan Usul Revisi Perda Kesehatan, Soroti Layanan IGD dan Hak Pasien

Gaji PNS di Singapura Naik Hingga 9 Persen

Penanganan Kesehatan di Tapteng Berjalan Optimal

Terkait Ratusan Siswa di Dairi Keracunan, Dinkes Sumut: Hasil Uji Lab Temukan Mikrobiologi pada Sampel MBG