Meskipun hasil Pilkada secara resmi baru akan diumumkan, angka-angka sementara yang disampaikan tim sukses maupun penyelenggara Pemilu mulai menampakkan gambaran mengenai calon yang diperkirakan memenangkan Pilkada 9 Desember 2015.
Salah satu yang mendapat sorotan publik adalah kemenangan calon kepala daerah dari kalangan perempuan. Ini menarik karena cukup banyak perempuan meraih kemenangan di ladang pertempuran politik yang keras.
Persaingan politik dalam Pilkada harus diakui lebih sengit dibanding Pemilu lainnya karena kedekatan calon kepala daerah dengan basis massa pendukung. Dalam kaitan ini, bukan hanya figur yang menentukan tetapi juga mesin tim sukses dan jaringan pekerja politiknya, termasuk partai politik.
Hanya saja meski disebut-sebut cukup banyak perempuan yang berdasarkan hasil hitung cepat diramalkan meraih kemenangan, namun tetap saja jumlah pastinya masih simpang-siur. Apalagi dengan adanya saling klaim kemenangan antarkandidat sehingga jumlah pasti belum ada yang bisa menyatakannya.
Itulah sebabnya, dari 264 Pilkada (gubernur, bupati dan wali kota) ada yang menyebutkan calon kepala daerah perempuan menang di 35 daerah, ada yang memperkirakan 22, ada pula yang menyebut 23 daerah. Hasil karena semua penghitungan masih berdasarkan “quick count†dan “real count†tim sukses dan lembaga survei.
Kalaupun KPU daerah sudah menyampaikan angka, angka terus berkembang dengan masuknya suara hasil rekapitulasi dari kecamatan-kecamatan. Kini publik sedang menanti raihan angka-angka setiap pasangan calon dalam tabulasi suara KPU.
Sejumlah calon kepala daerah perempuan telah dipublikasikan beberapa pihak sebagai kandidat yang berhasil tampil sebagai pemenang Pilkada adalah Airin Rachmi Diany (wali kota Tangsel), Ratu Tatu Chasanah (bupati Serang), Tri Rismaharini (wali kota Surabaya), Sri Sumarni (bupati Grobogan) serta Cellica Nurrachadiana (bupati Karawang).
Neni Moerniaeni (wali kota Bontang), Rita Widyasari (bupati Kutai Kertanegara), Chusnunia (bupati Lampung Timur), Asmah Gani (bupati Nunukan), Ilmiati Daud (wakil bupati Wakatobi), Indah Putri Indriani (bupati Luwu Utara), Anna Sophana (bupati Indramayu) dan lainnya.
Apresiasi berapapun jumlah pasti kepala daerah perempuan yang menang Pilkada, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati memuji terpilihnya puluhan perempuan dalam Pilkada.
“Kepala daerah perempuan menjadi ‘etalase’ politik perempuan,†kata Okky.
Pelaksanaan Pilkada serentak di 264 kabupaten, kota dan provinsi pada 9 Desember telah berjalan sukses. Sejumlah hitung cepat (quick count) telah menunjukkan perolehan hasil suara.
“Meski secara formal, kita menunggu hasil resmi dari KPU. Sedikitnya terdapat 22 calon kepala daerah yang berasal dari perempuan unggul dalam hitung cepat,†katanya.
Okky memuji dan menyampaikan selamat atas terpilihnya sedikitnya 22 calon kepala daerah dari perempuan dalam Pilkada serentak versi hitung cepat.
“Meski tidak dominan, terpilihnya 22 calon kepala daerah di Indonesia ini, saya berharap politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis,†katanya.
Terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki.
Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif.
Keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak.
“Seperti persoalan kesehatan ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah,†katanya.
Mereka harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona antikorupsi di daerahnya.
“Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah,†katanya.
Terpilihnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tanah Air dapat memberikan harapan baru bahwa politik kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis.
“Keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak,†kata Okky.
Karena itu, daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya.
“Kepala daerah perempuan dapat menjadi pucuk pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah,†kata Okky.
Mempercayai
Berbeda dengan data jumlah kepala daerah dari kalangan perempuan yang berhasil dalam Pilkada yang disampaikan Okky, yaitu sedikitnya 22, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo menyebutkan jumlah lebih banyak lagi, yaitu sedikitnya 35 orang. Dia berpendapat terpilihnya sedikitnya 35 kepala daerah perempuan merupakan bukti masyarakat mulai menerima dan mempercayai peran perempuan sebagai pemimpin.
“Syukur Alhamdulillah, dengan terpilihnya sedikitnya 35 kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember lalu,†ujar Giwo.
Dia menambahkan, kepala daerah perempuan ke depan harus menciptakan kondisi dan lingkungan yang kondusif serta ramah perlindungan perempuan dan anak.
“Prioritas pada anak, bukan hanya wilayah. Jadi kepala daerah harus memperhatikan kebijakan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Pembangunan nasional tidak akan tercapai jika perempuan tidak dilibatkan,†kata dia.
Terpilihnya puluhan kepala daerah perempuan menunjukkan sinyal positif bagi perpolitikan di Tanah Air. Masyarakat mulai menerima keberadaan perempuan sebagai pemimpin, yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.
Hari Ibu Bagi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa cukup banyaknya perempuan menang dalam Pilkada semakin melengkapi makna Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember.
Itulah sebabnya, Khofifah mengajak semua pihak terutama kaum perempuan memaknai Hari Ibu dengan mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menyatukan tekad memajukan negeri.
“Hari Ibu ini kita maknai bagaimana perempuan Indonesia bersatu maju membangun negeri,†kata Mensos.
Khofifah bersyukur karena dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 dapat dilihat perolehan suara dari calon kepala daerah perempuan cukup siginifikan.
“Artinya ini menjadi penguatan peran perempuan untuk menjadi pengambil keputusan menjadi pintu masuk di berbagai lini terutama untuk penurunan kemiskinan perempuan,†katanya.
Namun di sisi lain, dia prihatin dengan tingginya angka perceraian terutama cerai gugat yang tembus hingga 75 persen karena biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak mereka.
Gugat cerai tersebut paling sering terjadi pada pernikahan dini dan pada usia perkawinan di bawah lima tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kematangan dalam mengambil keputusan bagi perempuan untuk memulai sebuah pernikahan betul-betul harus dengan pertimbangan yang matang.
Karena itu akan menimbulkan masalah baru bagi anggota keluarga terutama anak-anak mereka,†katanya.
Khofifah menyatakan, inti dari berbagai permasalahan baik itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini, kekerasan terhadap anak yang merupakan masalah di hilir, sedangkan hulunya adalah pencatatan pernikahan.
“Untuk itu, harus menjadi satu kesatuan upaya mengajak perempuan maju membangun negeri antara lain menghindarkan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan,†katanya.
(Ant/f)
