Menhub: Rp200 Miliar untuk Pendidikan Vokasi Maritim

Semarang (SIB)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan kementerian yang dipimpinnya menganggarkan sekitar Rp200 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi kemaritiman.

"Banyak anak-anak kita yang tidak memiliki pekerjaan dan sekolah menengah atas (SMA) pun mereka tidak lulus. Jumlahnya 30 persen dari angkatan kerja," katanya di Semarang, Kamis (12/1).

Hal itu diungkapkannya usai meresmikan Gedung Serbaguna Mas Pardi di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Peluncuran Pendidikan Vokasi PIP, Undip Semarang, dan UGM Yogyakarta.

Nama Mas Pardi diambil dari tokoh pendiri sekaligus pemimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut Pusat yang merupakan cikal bakal TNI Angkatan Laut, dan ikut merintis berdirinya PIP Semarang.

Budi menjelaskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan punya banyak lembaga dan fasilitas untuk mencetak orang-orang kompeten dan terbaik, termasuk PIP Semarang.

"Namun, selama ini kurang memberikan perhatian pada masyarakat. Oleh karenanya, pada 2017 ini dianggarkan kurang lebih mendekati Rp200 miliar untuk kegiatan vokasi di seluruh lembaga kami," katanya.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi itu, kata dia, bisa dikerja samakan dengan perguruan tinggi, seperti Undip dan UGM yang menjadi "kick off" (tendangan pembuka) untuk pelaksanaan di seluruh Indonesia.

Menurut dia, pendidikan vokasi itu memberikan kesempatan bagi mereka yang hanya lulus sekolah menengah pertama (SMP) untuk bersekolah atau semacam kursus selama antara dua minggu sampai satu bulan.

"Cukup dua minggu atau sebulan, tidak usah lama-lama, namun (kompetensinya, red.) dibutuhkan di laut. Semacam kursus dan diberi sertifikat. Untuk pos-posnya diserahkan pada BPSDM Perhubungan," katanya.

Akan tetapi, Menhub mengatakan pos-pos kompetensi lulusan pendidikan vokasi itu memang dibutuhkan di dunia kerja kemaritiman, seperti paling sederhana adalah koki dan anak buah kapal (ABK).

Tidak hanya membekali kompetensi, kata dia, BPSDM Perhubungan melalui pendidikan vokasi yang bersifat gratis itu juga memfasilitasi "channel-channel" untuk penyaluran lulusan dalam dunia kerja.

"Kami sudah bekerja sama dengan INSA (Indonesia National Shipowners' Association) atau organisasi pengusaha pelayaran angkutan niaga. Kalau sudah dapat produknya, kami lakukan kerja sama lebih jauh," pungkasnya. (Ant/f)