Kemristekdikti Ajukan Penerimaan 10.000 Dosen Baru

Jakarta (SIB)- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan melakukan identifikasi dosen di Tanah Air.

"Kami akan mengeluarkan peraturan menteri yang bertujuan untuk identifikasi dosen," ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dosen akan diberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Kemudian untuk dosen yang sudah pensiun maka pihaknya menerapkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Kemudian dosen yang mengajar lebih dari satu perguruan tinggi akan diberi identitas berupa Nomor Urut Pendidik (NUP).

"Khusus untuk NUP untuk dosen yang mengajar kurang dari 40 jam per minggu," jelas dia.

Selama ini, pencatatan data dosen di perguruan tinggi belum teratur dan hanya dosen yang mempunya NIDN yang tercatat di pangkalan.
"Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), banyak dosen yang sebagian besar sudah pensiun, baik itu kerja di pemerintah daerah ataupun praktisi. Padahal kemampuan mereka tidak kalah dengan dosen yang memiliki NIDN. Oleh karena itu, bagi dosen yang sudah pensiun kita berikan NIDK," papar dia.
Kondisi yang terjadi pada saat ini di sejumlah perguruan tinggi, lanjut dia, mengalami kekurangan dosen. Rasio dosen mencapai satu berbanding 100, padahal rasio ideal adalah satu berbanding 25.

Kekurangan dosen menyebar dari Kopertis satu hingga 14. Kopertis yang paling banyak mengalami kekurangan dosen adalah kopertis wilayah empat, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

10.000 Dosen Baru
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengajukan penerimaan 10.000 dosen baru pada tahun ini.

"Kami sudah mengajukan penerimaan dosen baru. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 5.000," ujar Menristekdikti.

Menristekdikti mengusulkan agar pengajuan tersebut dimasukkan ke dalam kuota penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.  

Ia menyebut kebutuhan tenaga dosen sangat banyak karena saat ini jumlah perguruan tinggi di Tanah Air mencapai 3.987, baik negeri maupun swasta.
Penerimaan dosen tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta. Dosen yang diterima minimal berpendidikan strata dua.

"Ini yang kami bangun, dosen negeri yang diperbantukan di swasta," kata Nasir.

Selain itu, juga terdapat permasalahan dosen lainnya yakni dosen di Tanah Air yang bergelar doktor kurang dari 15 persen.

"Hal tersebut akan akan berdampak pada kemajuan dan kualitas perguruan tinggi di Tanah Air," terang dia.

Dosen berkualitas dengan kualifikasi doktor menjadi kunci keberhasilan Indonesia menghadapi MEA. Upaya yang dilakukan Kemristekdikti yakni memberikan berbagai beasiswa untuk dosen yang ingin melanjutkan ke jenjang doktoral. (Ant/k/y)