Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 23 Maret 2026

Bertindak Serius Tentang Isu Covid

Redaksi - Senin, 05 Oktober 2020 11:10 WIB
1.164 view
Bertindak Serius Tentang Isu Covid
Internet
Ilustrasi
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyatakan banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal di-Covid-kan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Dia menilai harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani.

Pernyataan Moeldoko ini sungguh mengejutkan sekaligus "menggembirakan", karena isu yang berkembang sejak lama di masyarakat itu, sudah sampai ke telinga pengambil kebijakan. Disebut "menggembirakan" juga karena keinginan masyarakat untuk mengetahui kondisi sebenarnya tentang penanganan pasien di rumah sakit akan terjawab.

Seperti diketahui isu meng-Covid-kan pasien di rumah sakit sudah marak terdengar di kalangan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya sejak April 2020. Meski isu ini pernah dibantah dan diklarifikasi beberapa rumah sakit rujukan pasien positif Covid, namun hingga saat ini sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya. Sehingga terjadi beberapa kasus keluarga pasien mengambil paksa jenazah keluarganya yang tak rela dimakamkan secara protokol kesehatan.

Lebih miris lagi, hingga saat ini sangat banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit untuk berobat karena takut di-Covid-kan. Sehingga masyarakat lebih memilih berobat dengan caranya sendiri, langsung membeli obat ke apotek. Bertanya kepada pihak apotek dengan menjelaskan apa yang dideritanya.

Ternyata permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Sumut, juga di berbagai daerah Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa Tengah dan lainnya.

Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku bahwa isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian seperti itu sudah pernah terjadi di Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, untuk menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.

"Seluruh rumah sakit dimana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa? Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar," terangnya.
Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi delay data soal angka kematian. Namun menurutnya, delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sebaiknya setiap daerah meniru tindakan Ganjar Pranowo, termasuk Gubernur Sumut. Karena di sini isu itu sangat gencar beredar dari mulut ke mulut warga. Tidak ada lagi alasan untuk sekadar klarifikasi, tetapi ambil tindakan untuk menyelidiki. Kalau ada kemauan, tak ada kata sulit untuk mengetahui fakta sebenarnya.

Tingginya jumlah warga terpapar Covid-19 di Indonesia yang kini hampir mencapai 300 ribu jiwa bisa saja bukan jumlah sebenarnya, andai isu itu menjadi sebuah fakta. Mungkin saja jumlahnya lebih kecil, karena banyak pasien meninggal di rumah sakit bukan akibat terpapar Covid tetapi di-Covid-kan. Dengan jumlah kasus yang besar tentu sangat berdampak buruk bagi sektor ekonomi dan lainnya.
Bila isu itu benar dan diketahui siapa saja yang sudah bertindak curang, harus dihukum sangat berat. Karena tindakan itu sugguh tak beradab dan keji, mengkorup dana bencana sekaligus manipulasi data yang menghilangkan kepercayaan rakyat.

Sudah saatnya kita bertindak tegas dan tak memberi hati bagi pelaku tindak pidana seperti ini, supaya seluruh masyarakat tidak berani lagi berbuat serupa. Sudah menjadi budaya kita, tak akan jera berbuat nakal bila tak ada hukuman setimpal. (***)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru