Solusi Permanen Polisi Versus Tentara

Bentrokan antara polisi dan tentara di Batam yang baru saja terjadi sehingga menyebabkan satu korban tewas memicu keprihatinan yang meluas. Salah seorang anggota DPR menyatakan supaya Presiden Jokowi mengevaluasi kepemimpinan Panglima TNI dan Kapolri.

Presiden sendiri sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Presiden meminta agar dicarikan solusi permanen sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sebelumnya, tidak lama berselang dari peristiwa pekan ini, kejadian serupa pernah terjadi di bulan September. Kala itu, kejadiannya dipicu oleh penemuan dan pembongkaran gudang penimbunan BBM oleh polisi yang dijaga oleh oknum TNI. Tak ayal, kejadian tersebut menimbulkan ketidaksenangan oknum tersebut sehingga kemudian melakukan pembalasan ke Mako Brimob.

Kejadian yang barusan terjadi telah menyebabkan teror kepada warga sipil. Tembakan-tembakan yang terjadi selama 6 jam tersebut, ternyata berasal dari pasukan TNI yang membongkar gudang senjata dan menjadikan senjata tersebut sebagai alat untuk "unjuk kekuatan" kepada polisi.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa kejadian ini disebabkan persaingan kepentingan bisnis  ilegal. Sesuatu yang jelas-jelas merupakan pelanggaran disiplin dan hukum. Pendapat senada disampaikan oleh banyak pihak, termasuk pengamat kepolisian Bambang W Umar yang menyatakan bahwa "perdamaian September" hanya sebuah sandiwara karena persoalan belum terselesaikan.

Memang harus diakui jika persoalan pengamanan terhadap objek-objek tertentu telah menyebabkan polisi dan TNI seolah saling mencemburui. Gangguan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, memicu kemarahan dan emosi pihak yang lain. Maka kemudian bangkitlah sebuah kebersamaan, yang sering diistilahkan sebagai semangat korsa. Padahal aplikasinya bukan ke sana. Semangat korsa tidak ditujukan untuk membela rekan yang salah, tetapi untuk menunjukkan kebersamaan membela yang benar.

Saling bersaing mendapatkan lahan pengamanan mungkin bisa berhubungan dengan kesejahteraan yang rendah. Tetapi itu tidak bisa ditoleransi. Sebagaimana disampaikan oleh KSAD Gatot Nurmantyo bahwa prajurit TNI seharusnya tetap menegakkan disiplin karena mereka berada dalam suasana damai. Dalam suasana damai, pelanggaran terhadap kedisiplinan adalah pemecatan.

Kita prihatin melihat perilaku kekerasan tak juga lepas dari citra polisi dan tentara. Kita prihatin karena mereka seharusnya berperilaku baik dan menjaga kedamaian, karena masing-masing memegang tugas sebagai pengawal. Polisi mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara tentara mengawal keamanan negara ini dari ancaman musuh. Jika sesama mereka berantam dan beradegan bak saling bermusuhan di alam perang, bagaimana mereka bisa diandalkan untuk membela negeri ini?

Polisi dan tentara harus menghormati peran masing-masing. Tetapi semuanya itu harus diawali dari pembersihan terhadap pelanggaran hukum, termasuk dari keterlibatan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan atau pengawalan terhadap objek-objek yang sama sekali tidak berhubungan dengan tugasnya. Maka ide untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit adalah ide jitu dan patut dipikirkan. Tetapi bahwa ketegasan terhadap pelanggaran hukum harus dimantapkan.

Kita tidak mungkin tegas kepada musuh jika kita sendiri tidak bisa membangun kedisiplinan dan ketegasan serupa. Polisi dan tentara masing-masing bukan musuh. Mereka adalah elemen yang harus mempertanggungjawabkan perilakunya pada negara dan masyarakat yang mendanai kebutuhan persenjataan mereka. (***)