Pakar TI: Internet di Indonesia Jauh dari Cukup

Pakar teknologi dan informasi Indonesia Onno W Purbo menilai ketersediaan akses internet di Indonesia masih jauh dari cukup.

Ia memperkirakan baru sekitar 20 persen warga Indonesia yang bisa menikmati akses internet. Sementara sisanya masih kesulitan menjangkau akses tersebut.

Padahal, menurut Onno, Persatuan Bangsa Bangsa menyatakan bahwa akses internet merupakan salah satu hak asasi manusia.

"Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika melanggar HAM sebenarnya. Pasti pusing dia langsung," kelakar Onno sambil tertawa saat mengisi segmen "Berbagi Iptek" dalam acara Kompasianival di gedung Smesco, Jakarta, Sabtu.

Onno mengatakan, pemerintah pernah menargetkan 50 persen warga Indonesia sudah menggunakan internet. Faktanya, hingga tahun ini, target tersebut tak terpenuhi.

"Itu tahun 2015. Ini kan tidak sesuai targetnya," kata Onno.

Onno berharap Kemenkominfo bisa segera meningkatkan penyebaran penggunaan internet hingga ke desa dan pelosok.

Sebagai informasi, pemerintah lewat program Palapa Ring tengah mempersiapkan penyebaran akses internet ke seluruh pelosok Indonesia.

Menurut Onno, ada cara "curang" agar masyarakat di pelosok bisa mendapatkan akses internet. Dengan gayanya yang santai dan nyentrik, ia membeberkan trik membangun jaringan internet di desa yang tak terjangkau internet yang disediakan pemerintah.

"Gampang saja tekniknya, modalnya tidak mahal dan tidak ribet. Tidak perlu pakai alat canggih juga," kata dia.

Cukup dengan membeli antena yang bentuknya seperti antena TV dan antena bulat. Kemudian disambungkan sehingga menjadi repeater. Harga komponennya pun cukup terjangkau dan bisa dibeli di toko elektronik. Untuk jaringan 3G, harga antenanya bisa lebih mahal.

Solusi yang dimaksud oleh Onno adalah Open Base Transceiver Station, atau disingkat OpenBTS. OpenBTS adalah sebuah perangkat BTS GSM berbasis software, yang memungkinkan pengguna ponsel untuk menelepon dan berinternet tanpa menggunakan jaringan operator seluler.

"Sinyalnya bagus, tapi ini melanggar hukum," kata Onno disambut tawa peserta.

Perangkat telekomunikasi itu pernah diterapkan di Wamena, Papua. Onno mengatakan, karena mudah mendapatkan bahan dan mengoperasikannya, maka guru sekolah dasar pun bisa merakitnya.

Namun, sekali lagi Onno mengingatkan bahwa cara merakit tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. (Kps/y)