Jakarta (harianSIB.com)
Terkait larangan mudik, pemerintah harus konsisten dan tegas, mulai dari pusat sampai daerah. Dan lebih penting lagi harus dijadikan sebagai momentum memutus rantai penyebaran Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IX DPR F-Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, tidak akan ada gunanya imbauan larangan mudik, jika tidak ada pembatasan di lapangan, baik penumpang transportasi darat, laut dan udara, terkait dengan Protokol Kesehatan ( Prokes ).
“ Saya melihat larangan mudik ini sangat penting, apalagi kalau melihat trand Covid selama ini, termasuk setiap hari libur panjang baik hari raya, Nataru (Natal dan Tahun Baru ) dan kemerdekaan pasti terjadi peningkatan,” kata Emmanuel dalam diskusi bertema "Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat", Kamis (8/4/21) di Media Center Gedung Parlemen Senayan.
Emmanuel mempertanyakan, ada larangan mudik antara 6 - 17 April 21, tetapi pulang kampung boleh dan obyek wisata dibuka.
“ Siapa bisa jamin tidak ada yang mudik sebelum 6 April, apalagi tidak ada regulasi yang ketat terutama mengendalikan transportasi di setiap simpul, baik darat, laut dan udara,” kata Emmanuel sambil meminta agar pemerintah memberikan teladan komitmen yang serius bahwa benar-benar ingin memutus mata rantai Pandemi Covid-19.
Menurutnya, larangan mudik ini juga harus dikaitkan dengan ekonomi. Memang, untuk pemulihan ekonomi, sudah ada Perpu nomor 1 yang luar biasa. Tanpa pembahasan dan persetujuan DPR, anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid 19 di APBN sangat tinggi, namun kelihatannya masih kurang efektif.
Dia meminta, jangan sampai ada kebijakan di beberapa kementerian yang sebenarnya satu rumah yang sama tetapi justru kontra produktif.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati bependapat, meskipun sempat menimbulkan polemik, sekarang ini soal Protokol Kesehatan (Prokes) akibat Covid-19 sudah mulai terinternalisasi ke masyarakat.
Makanya, sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak, karena yang menjadi persoalan adalah seberapa konsisten antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran Covid-19 oleh semua pihak.
Misalnya, kalau jalur darat semuanya disuruh muter balik, tetapi di Bandara, sampai numpuk-numpuk dibiarin, bahkan tidak ada Prokes sama sekali. (*)