Medan (SIB)
Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM meminta Pj Gubernur Sumut Hassanudin untuk melakukan evaluasi atau perombakan secara total Pokja di Biro Pengadaan Barang/Jasa di Pemprov Sumut, agar tercipta proses lelang atau tender proyek secara sehat serta bebas dari permainan "bayang-bayang" masa lalu.
"Kita sangat sependapat dengan Pengurus Asosiasi Perusahaan Konstruksi dan Aktivis LSM Antikorupsi/Diskriminasi yang mencurigai adanya permainan lelang oleh oknum Pokja nakal di Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sumut, sehingga personil di Pokja tersebut harus direformasi total," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Rabu (13/9) melalui telepon di Medan.
Kenapa harus direformasi total, tandas politisi Partai Golkar Sumut ini, agar proses lelang proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut ini bisa berjalan secara fair dan bebas dari permainan "kongkalikong" ataupun "bayang-bayang" kepemimpinan masa lalu.
"Kita ingin pengusaha atau kontraktor lokal diberdayakan dalam mengerjakan proyek APBD Sumut, bukan seperti proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears, pengusaha lokal hanya sebagai penonton," ujar anggota dewan Dapil Tapanuli itu.
Viktor mengaku sangat miris melihat nasib pengusaha lokal/kontraktor lokal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, banyak yang tidak mendapat pekerjaan dan akibat permainan di Pokja yang diduga seenaknya saja memenangkan rekanan yang tidak kompeten atau hanya bermodal kelengkapan dokumen lelang.
"Akibatnya pengerjaan proyek di lapangan banyak tidak sesuai target, karena perusahaan pemenang lelang telah disiapkan oleh oknum tertentu yang sebelumnya diajari melengkapi dokumen dan administrasi. Oknum-oknum seperti ini harus segera dibersihkan dari Pokja oleh Pj Gubernur Sumut, demi terealisasinya pembangunan berkesinambungan di Sumut," tandas Viktor.
Apalagi menjelang tender proyek P-APBD Sumut TA 2023 dan APBD Sumut 2024, ujar Viktor, Pj Gubernur Sumut sebaiknya mensterilkan terlebih dahulu orang-orang yang selama ini duduk di Pokja, agar kesalahan serupa tidak terulang lagi alias kontraktor lokal harus diberdayakan kembali.
Penegasan itu disampaikan Viktor menanggapi pernyataan Aktivis Antikorupsi/Diskriminasi Imransyah, SIB (8/9) yang secara blak-blakan menyebut ada kegeraman beberapa kontraktor senior atas kinerja salah satu Pokja di Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sumut.
Begitu juga Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gabpkin) Sumut Ir Mandalasah Turnip SH dan Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut Rikson Sibuea ST berharap agar proses lelang di Pemprov Sumut sudah seharusnya menjadi atensi Plt Gubernur Sumut Hassanudin.(A4/r).
