Jakarta (SIB)
Kemendagri meminta semua kepala daerah meniadakan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H. Hal itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi.
Surat edaran Kemendagri soal penyelenggaraan buka puasa bersama ini termaktub dengan nomor 100.4.4/1768/SJ. SE diterbitkan Jumat (24/3) dan diteken Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.
"Diminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H bagi seluruh Perangkat Daerah dan pegawai di Instansi Perangkat Daerah," demikian isi SE tersebut, dilihat pada Jumat (24/3).
SE ini diterbitkan mengacu telah dikeluarkannya surat Sekretaris Kabinet per 21 Maret 2023 tentang penyelenggaraan buka puasa bersama. Dalam surat itu disampaikan perlunya kehati-hatian penanganan Covid-19, mengingat saat ini masih dalam transisi dari pandemi ke endemi.
Tak Sepakat
Terpisah, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf tak sepakat dengan larangan buka bersama (bukber) ASN dan pejabat negara yang disampaikan Presiden Jokowi. Muzzammil mengatakan, kegiatan bukber bisa memberikan edukasi iman dan takwa bagi umat Islam.
"Bangsa serta negara kita punya konstitusi yang mengamanatkan iman-takwa itu perlu diwujudkan bahkan diamanatkan kepada pundak pemerintah Pasal 31 ayat 3 UUD buah dari reformasi," kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (24/3).
"Terlebih kita bertemu di bulan Ramadan, iman, takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Berbuka puasa itu bisa diisi bukan hanya makan-makan tapi juga ceramah, tausiah apalagi sekarang marak persoalan isu korupsi, isu money laundry, dan lain-lain. Justru ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi sangat tidak tepat kalau kebijakan larangan bukber di kalangan pemerintahan, apa alasannya?" sambungnya.
Muzzammil mengatakan, jika alasan pemerintah untuk hindari keborosan, dana yang dikeluarkan bisa ditekan. Ia menyinggung alasan pandemi yang menurutnya sudah tidak tepat.
"Kalau alasannya boros-borosan ya dilarang, tidak boleh boros-borosan, kita undang penceramah, apa kadarnya kita. Makan minum, buka puasa, tausiah berjalan. Kalau alasannya Covid, sudah sangat tidak tepat, balap motor baru berlangsung kemarin di Mandalika 200 ribu orang, ada pesta pernikahan anak pejabat puluhan ribu orang, ada konser musik ratusan ribu ya. Jadi sangat tidak tepat kalau kita alasan Covid," ungkap dia.
PKS, kata dia, tetap melaksanakan buka bersama di Ramadan ini. Menurutnya, hal ini bermanfaat untuk meningkatkan silahturahmi dengan masyarakat.
"Ya (tetap bukber) di partai dan dengan berbagai komunitas masyarakat karena ini adalah syiar Islam. Selain bernilai ibadah, manfaat secara sosial empati dan simpati kepada yang kurang mampu, bisa mudah berbuka puasa di masjid, mushola, rumah, dan kantor partai," ujar Muzzammil.
"Memperkokoh silahturahmi antar elemen masyarakat. Bisa diisi dengan nasihat iman takwa, akhlak mulia, dan pencerdasan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 3," pungkasnya.
Sudah Anggarkan
Meski kini dilarang, ada sejumlah instansi yang sudah menyiapkan anggaran untuk buka bersama. Hal tersebut diketahui dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP seperti dilihat Jumat (24/3).
Salah satu yang sudah membuat anggaran untuk buka puasa bersama tahun 2023 ialah Pemerintah Daerah Kota Batam.
Dalam situs SiRUP LKPP, tampak ada paket dengan kode 37853397 yang diberi nama 'Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Kepala Daerah (BAGUM)'. Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Daerah dengan tahun anggaran 2023.
Jika ditotal, anggaran untuk buka bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah Batam berjumlah Rp 1,2 miliar.
Selain itu, Pemkot Batam juga menyiapkan anggaran buka bersama lainnya seperti buka puasa bersama anak yatim dan masyarakat dengan anggaran Rp 162,4 juta hingga sewa soundsystem untuk acara buka bersama anak yatim dan masyarakat dan peringanan Nuzul Qur'an tingkat Kota Batam senilai Rp 75 juta.
Pemkot Solok di Sumatera Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk buka puasa bersama dengan nama paket 'Belanja Makan dan Minum Tamu untuk Makan - Tamu berbuka puasa bersama di rumah Pimpinan DPRD (Ketua DPRD) (Fasilitasi Kunjungan Tamu)'. Paket tersebut diberi kode 38406280.
Volume pekerjaan 2.500 per kotak. Uraian pekerjaan makan dan minum tamu untuk makan.
"Sumber dana APBD 2023. Total pagu Rp 112,5 juta," demikian tertulis di situs SiRUP LKPP.
Ada juga paket dengan nama 'Belanja Makan dan Minum Tamu untuk Makan - Tamu berbuka puasa bersama di rumah Pimpinan DPRD (Wakil Ketua DPRD) (Fasilitasi Kunjungan Tamu)'.
"Sumber dana APBD 2023. Total pagu Rp 90 juta," tulis situs SiRUP LKPP.
Ada juga anggaran buka puasa bersama yang telah disiapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Solo). Total anggarannya Rp 24,9 juta dengan jadwal pemilihan penyedia pada April 2023.
Selain itu, ada juga anggaran buka puasa bersama yang telah disiapkan sejumlah kelurahan dan kecamatan di Jakarta.
Antara lain di Keluharan Bungur dengan nilai Rp 13,3 juta, Kecamatan Palmerah dengan nilai Rp 13 juta, Kecamatan Tambora dengan nilai Rp 13 juta, Kelurahan Jelambar dengan nilai Rp 13 juta, hingga Kecamatan Kalideres dengan nilai Rp 10,8 juta. (detikcom/a)
