Ma’ruf: Indonesia Negara Kesepakatan

* Tidak Boleh Pertentangkan Pancasila dan Agama

198 view
Ma’ruf: Indonesia Negara Kesepakatan
Foto: Tangkapan Layar Youtube EDURA TV
BEDAH BUKU: Ma’ruf Amin mengatakan umat Islam perlu memahami moderasi beragama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam acara bedah buku ‘Darul Misaq, Indonesia Negara Kesepakatan: Pandangan Ma’ruf Amin’ dalam siaran YouTube EDURA TV, Jakarta, Senin (7/6).
Jakarta (SIB)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, umat Islam perlu memahami moderasi beragama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma'ruf juga menyinggung soal adanya ceramah yang diselipi dengan wacana pendirian negara Islam.

Hal itu disampaikan dalam acara bedah buku 'Darul Misaq, Indonesia Negara Kesepakatan: Pandangan Ma'ruf Amin'. Buku 'Darul Misaq' ini berisi pandangan Ma'ruf Amin terhadap cara menjalankan agama Islam yang moderat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang diketuai oleh Dr. Rahmat Edi Irawan.

"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat. Hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian 'negara Islam' atau 'negara khilafah', walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema ini kini sudah tidak aktif lagi," kata Ma'ruf dalam siaran YouTube EDURA TV, Senin (7/6).

Ma'ruf kemudian menjelaskan gagasan darul misaq yang kini dijadikan buku itu. Darul misaq itu sendiri berarti negara kesepakatan. Dia menekankan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dengan ideologi Pancasila.

"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri, founding father negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam. Para tokoh Islam pada saat itu pun sudah memberikan argumentasi tentang penerimaan mereka terhadap NKRI yang berideologi Pancasila ini. Namun, rupanya sebagian umat Islam pada saat ini masih belum cukup puas dengan penjelasan itu, dan bahkan ada juga menolaknya," jelas dia.

Kelompok yang menolak kesepakatan dari para pendiri bangsa itu, kata Ma'ruf, juga menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Salah satu keinginan itu adanya pembentukan negara Islam.

"Di antara gerakan-gerakan itu tidak hanya menolak negara Pancasila, tetapi juga menggunakan cara kekerasan atau teror dalam perjuangan mereka atas nama jihad untuk mewujudkan negara Islam atau negara khilafah," kata dia.

TIDAK BERTENTANGAN
Ma'ruf Amin menegaskan, Pancasila tidak bertentangan dengan Alquran. Karena itu, siapa pun seharusnya tidak boleh mempertentangkan Pancasila dengan Alquran.

"Kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama, atau perintah memilih Pancasila atau Alquran," katanya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, pendiri bangsa sudah menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Alquran. Bahkan, sila pertama Pancasila yang disusun pendiri bangsa menjunjung tinggi Islam.

"Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa bahkan secara eksplisit menunjukkan, bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberadaan agama," ujarnya.

"Ideologi perjuangan yang intoleran dan disertai kekerasan ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional. Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal, bahkan sebagian mereka memiliki sikap ekstrem dan pengkafiran terhadap kelompok lain yang berbeda," jelas dia.

Oleh sebab itu, Ma'ruf mengatakan, umat Islam masih perlu penjelasan tentang hubungan Islam dan negara. Dia juga menjelaskan bahwa ajaran rasulullah harus dijadikan sebagai paham yang diikuti oleh mayoritas umat Islam.

"Saya menyadari, bahwa umat Islam masih perlu mendapatkan penjelasan tentang hubungan antara Islam dan NKRI sebagai bentuk legitimasi keagamaan terhadap negeri ini. Untuk membahas legitimasi keagamaan ini, saya berusaha untuk menjelaskan kerangka metodologis dalam memahami Islam ahlus sunnah wal jama'ah sebagai paham yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia," jelasnya.

Ma'ruf mengatakan, salah satu pendekatan dalam konsep darul misaq ini adalah konsep wasathiyyah atau moderat. Konsep ini juga telah ditetapkan oleh MUI.

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah menetapkan konsep wasathiyyah ini dalam Musyawarah Nasional ke-9 tahun 2015 di Surabaya. Memang pemahaman tentang wasathiyyah ini tidak seragam antara satu aliran atau organisasi dengan aliran atau organisasi lain, namun hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk memahami Islam jauh dari kesan radikal dan ekstrem. Konsep ini sekarang semakin banyak didiskusikan, sehingga pemahaman tentang konsep ini akan semakin kokoh dan menjadi acuan dalam dakwah dan kajian Islam," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, implementasi dalam moderasi beragama dalam bingkai darul misaq ini meliputi empat hal. Salah satunya adalah toleransi

"Implementasi wasathiyyah atau moderasi beragama dalam bingkai darul misaq di negeri ini meliputi empat hal, yakni toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman," kata dia.

Ma'ruf mengatakan penerapan Islam yang moderat ini juga dapat diterapkan untuk menangkal radikalisasi. Konsep ini bisa dilakukan oleh tokoh agama hingga organisasi keagamaan.

"Konsep wasathiyyah al-Islam ini diharapkan juga menjadi pendekatan dalam melakukan langkah-langkah kontra radikalisasi, terutama yang dilakukan oleh para dai,khatib, tokoh agama, dan organisasi-organisasi keagamaan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dan bangsa di negara ini bisa tetap rukun dan damai dalam kebhinnekaan, saling menghormati dan saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang maju dan merata, baik materiil maupun spiritual," kata dia.

"Semoga buku ini bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia, dan sekaligus saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan UNJ, Ikatan Alumni UNJ, dan tim penulis buku atas prakarsa penerbitan buku ini," lanjutnya. (detikcom/Merdeka.com/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com