Jakarta (SIB)
Kementerian Kesehatan mengimbau pemerintah daerah segera melapor jika stok vaksin Covid-19 di wilayah mereka mengalami kelangkaan. Mekanisme ini sedikit berbeda dibandingkan pada awal pandemi. Saat itu, tanpa permintaan dan laporan, pemerintah pusat langsung mengirim vaksin ke daerah.
Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes Prima Yosephine menyebutkan, pemerintah pusat baru saja menerima tambahan stok vaksin.
"Jadi silakan daerah-daerah, kalau ada daerah yang memang karena keadaan saat ini agak naik, dan laju vaksinasinya menjadi lebih meningkat, silakan menghubungi pusat untuk meminta vaksin, berapa yang dibutuhkan," kata Prima dalam Talkshow Pemerataan Vaksinasi Kunci Menuju Endemi secara daring, Senin (7/11).
Ia mengungkapkan, perubahan mekanisme dilakukan agar tidak ada stok vaksin yang terbuang sia-sia. Pasalnya, laju vaksinasi tiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kesanggupan dan kapasitasnya.
Beberapa daerah memiliki laju vaksinasi yang cukup cepat sehingga stok vaksin kerap menipis atau bahkan kosong. Adapun laju vaksinasi di daerah lain lambat sehingga stok vaksin yang tersedia hampir kedaluwarsa.
"Beberapa saat yang lalu ketika kami alokasikan vaksin yang kami sesuaikan dengan jumlah sasaran yang ada di setiap daerah, ternyata ada beberapa daerah yang tidak mampu juga mengejar. Beberapa vaksin terpaksa menyentuh masa expired tanpa dipergunakan," ucap dia.
Oleh karena itu, kata Prima, pihaknya menyesuaikan dengan permintaan daerah. Mekanisme ini jauh lebih efektif karena jika ada permintaan, berarti daerah tersebut sudah mampu mengukur kemampuan masing-masing dalam mengakselerasi vaksinasi Covid-19.
"Mereka mengukur kemampuan mereka untuk menyerap dan mengoptimalkan pemakaian vaksin. Dan tidak ada lagi vaksin yang menyentuh masa expired," ucapnya.
Sebagai informasi, sebanyak 5 juta dosis vaksin Pfizer hibah dari Covax sudah dikirimkan ke 25 provinsi di Indonesia. [br]
Dari lima juta vaksin tersebut, lebih dari 2,5 juta vaksin sudah didistribusikan ke provinsi/kabupaten/kota, sedangkan sisanya menjadi buffer stok pusat. Alokasi ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen P2P No SR.02.06/C/5115/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Alokasi Distribusi Vaksin Covid-19 Pfizer Hibah Covax Facility dan Logistik Lain kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Polda, dan Institusi lainnya.
“Ini merupakan upaya kita untuk mempercepat penyuntikan vaksin dosis lengkap sampai booster,” ungkap Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu beberapa waktu lalu.
Booster Kedua
Indonesia kembali menghadapi lonjakan kasus Covid-19, diduga akibat subvarian Omicron XBB. Seiring itu, vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster pertama untuk masyarakat umum masih diupayakan, sembari vaksin dosis keempat sudah mulai diberikan kepada kelompok tenaga kesehatan.
Mengingat perlindungan dari vaksin menurun dalam waktu sekitar 6 bulan, seberapa besar kemungkinan masyarakat umum bakal ikut disuntik booster kedua?
Prima Yosephine menjelaskan, tak tertutup kemungkinan masyarakat umum non-nakes bakal ikut diberikan vaksin Covid-19 dosis keempat atau booster kedua. Pasalnya, pemberian vaksin untuk masyarakat RI senantiasa mengikuti kondisi epidemiologis.
"Tentu kemungkinan, bisa-bisa saja ada (vaksinasi Covid-19 booster kedua). Kami dari pemerintah seperti yang sudah dituangkan dalam pedomannya, keputusan menterinya, bahwa perubahan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memang sangat dinamis," ungkapnya dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Pemerataan Vaksinasi, Kunci Menuju Endemi' di akun YouTube BNPB Indonesia, Senin (7/11).
"Kita menyesuaikan dengan situasi, keadaan epidemiologinya, dan nanti harus ada kajian dari komite ahli imunisasi yang menjadi dasar. Sampai saat ini kebijakan kita, kita baru memberikan booster kedua itu kepada sumber daya manusia kesehatan kita. Jadi orang-orang yang terlibat dalam penanganan langsung dan pelayanan Covid-19," imbuh dr Prima.
Hingga kini, program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum RI masih mencapai pemberian dosis ketiga untuk kelompok dewasa berusia 18 tahun ke atas. Di samping kemungkinan pemberian booster kedua untuk masyarakat umum, dr Prima menyoroti diperlukannya penggencaran vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat rentan.
"Yang perlu kita garis bawahi adalah kelompok-kelompok risiko tinggi. Jadi saat ini untuk booster lansia, kemudian booster bagi dewasa tetapi yang memiliki komorbid dan memiliki gangguan imunitas, ini juga masih cukup rendah capaiannya. Itu seharusnya kan 100 persen untuk kelompok-kelompok berisiko ini," pungkas dr Prima. (Kompas/detikHealth/a)
