Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 06 Juli 2025
LIVE

Penarik Ojek Online Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Pemprov Hapus Seluruh Denda PKB dan BBN-KB

Redaksi - Jumat, 28 Oktober 2022 11:25 WIB
371 view
Penarik Ojek Online Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Pemprov Hapus Seluruh Denda PKB dan BBN-KB
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin).
Hapus : Massa penarik ojek online yang tergabung dalam  GrabBike Sumut unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (27/10), menuntut Pemprov Sumut menghapus seluruh denda  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta membebaskan B
Medan (SIB)
Massa penarik ojek online yang tergabung dalam GrabBike Sumut unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (27/10), menuntut Pemprov Sumut menghapus seluruh denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kordinator aksi sekaligus Ketua GrabBike Sumut, Joko Pitoyo dalam orasinya menegaskan, untuk mengatasi himpitan beban penarik ojek online, sebaiknya Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut, menghapus semua denda PKB dan membebaskan BBN-KB.

"Di Jawa Tengah, penghapusan ini sudah berlaku terhadap denda Pajak Kendaraan Bermotor serta membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tapi di Sumut hanya denda PKB dan BBN-KB dikurangi," ujarnya.

Selain itu, tambah Joko, pihaknya juga menuntut bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp 600 ribu untuk para pengemudi ojek online (Ojol), betor dan angkot, yang hanya berlaku di sejumlah kecamatan di Medan.

"Teman-teman penarik ojek yang di luar kota, saat ini tidak mendapat bantuan tersebut. Kita berharap wakil rakyat di Provinsi Sumut memperjuangkan dialokasikannya dana bantuan tersebut di APBD Sumut," ujarnya.

Selain itu, Joko juga menuntut pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari Permenhub untuk mengatur tentang tarif transportasi online di Sumut.

"Saat ini penentuan tarif sangat karut-marut, padahal sudah ditetapkan sejak 2019,” kata Joko sembari menuntut segera evaluasi tarif ojek sebesar Rp1.850 menjadi Rp 2.100 rupiah.

Aspirasi pengunjuk rasa hanya diterima Kasubag Humas Sekretariat DPRD Sumut M Sofyan, karena sebagian besar anggota dewan tidak ada di kantornya atau sedang melakukan kunjungan ke luar provinsi dan kabupaten/kota. (A4/f)




Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
dprd sumutpenarik ojek online unjuk rasatuntut pemprov hapus seluruh denda pkb dan bbn kb
komentar
beritaTerbaru