Terbukti Lalai di Kasus Curi Emas, Direktur KPK Disanksi Etik

* Tak Cukup Bukti, Anggota Dewas KPK Indriyanto Tak Disidang Etik

134 view
Terbukti Lalai di Kasus Curi Emas, Direktur KPK Disanksi Etik
Andhika Prasetia/detikcom
Foto Gedung KPK
Jakarta (SIB)
Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto dinyatakan Dewas KPK bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II.

"Berdasarkan pemeriksaan sidang, bahwa kedua pelanggaran terbukti, dan untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan," ujar anggota Dewas KPK, Albertina Ho saat konferensi pers, Jumat (23/7).

Albertina mengatakan Dewas sudah memeriksa tiga saksi. Mungki terbukti melanggar pasal 4 ayat 1 huruf e dan pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Dewas KPK.

Albertina menyebut Mungki bersalah karena tidak bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di KPK. Kemudian, Mungki disebut mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik di KPK namun dia tidak melapor.

"Kedua pelanggaran yang terbukti adalah tidak bekerja sesuai SOP yaitu nilai dasar profesionalisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, dan yang kedua tidak melaporkan dugaan pelanggaran, mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan insan komisi namun yang bersangkutan tidak melaporkan sebab itu dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 1 huruf e," jelas Albertina.

Awal mula kasus ini terjadi pada 15 Desember 2020, Mungki melaporkan secara lisan barang bukti emas yang hilang kepada Subroto selaku Direktur Pengawasan Internal (PI). Kemudian Subroto memberikan arahan agar Mungki segera menyelesaikan permasalahan ini karena BPK akan masuk melakukan audit.

"Bahwa pada tanggal 14 Januari terperiksa ditelepon oleh Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang. Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh Saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan 'Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang', saksi menjawab 'Mohon izin bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan'. Fakta tersebut didukung dengan keterangan Saksi Karyoto, Saksi Subroto dan terperiksa," jelas Albertina.

Dewas menilai Mungki tidak pernah melaporkan status barang bukti kepada Kedeputian Bidang Penindakan KPK selama tiga bulan. Hal ini yang diyakini Dewas Mungki bersalah melanggar ketentuan pekerjaan pegawai KPK.

"Bahwa terperiksa tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 2013 ayat 2 SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputian Bidang Penindakan yang dilaksanakan terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai," katanyaa.

Mungki juga disebut mengetahui I Gede Ary Suryanthara mengambil emas. Namun, dia tidak melaporkan hal itu lantaran syok, oleh karena itu Dewas menyimpulkan Mungki bersalah karena tidak melaporkan langsung kejadian pencurian itu.

"Menimbang, bahwa terperiksa di persidangan menyatakan tidak melaporkan kepada atasan langsung karena terperiksa agak syok atas peristiwa tersebut karena baru pertama kali terjadi di direktorat Labuksi, dan terperiksa hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan barang bukti tersebut agar bisa kembali karena dari segi waktu BPK akan masuk untuk melakukan audit yang biasanya salah satu fokus BPK adalah pengelolaan atas barang bukti dan rampasan," ucapnya.

"Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melaporkan karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut, Menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP," tegas Dewas.

Tak Cukup Bukti
Sementara itu, Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dkk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji (ISA). Dewas mengatakan laporan Novel dkk tidak cukup bukti jika dilanjutkan ke sidang etik.

"Kami berkesimpulan, berdasarkan fakta yang saya sampaikan, Dewas, kami berempat, tentunya tidak termasuk Pak ISA karena dia yang dilaporkan, kami berempat secara musyawarah dan mufakat, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Saudara ISA sebagaimana dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers.

Tumpak mengatakan Dewas sudah memeriksa sejumlah saksi, antara lain Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekjen KPK Cahaya Harefa, Plt Jubir KPK Ali Fikri, dan pelapor Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, dan Dewa Ayu Kartika, serta terlapor Indriyanto. Dari pemeriksaan tersebut, Dewas menilai tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan ISA melanggar etik.

Diketahui, Novel dkk menduga Indriyanto melanggar etik saat konferensi pers bersama Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Dewas, kehadiran Indriyanto atas sepengetahuan ketua dan anggota Dewas KPK yang lain.

"Tanggal 5 Mei 2021, Saudara ISA benar menghadiri konferensi KPK sebagai perwakilan Dewas dan kehadirannya diketahui dan disetujui ketua ataupun Dewas KPK. Kehadiran konpers tersebut sebagai tindak lanjut dari rapat hasil TWK berdasarkan undangan pimpinan KPK, materi konpers menyangkut organisasi, kelembagaan KPK, sehingga perlu dihadiri oleh Dewas sesuai dengan Pasal 21 UU KPK, yaitu Dewas, pimpinan, dan sekjen sebagai representasi pegawai," katanya.

Kemudian terkait pernyataan Indriyanto di sejumlah media, yang menyatakan TWK adalah prosedur hukum yang wajar, Tumpak menyebut itu adalah pendapat pribadi Indriyanto sehingga tidak bisa dinyatakan Indriyanto melanggar etik sebagai anggota Dewas KPK.

"Bahwa pada 13 Mei benar Saudara ISA dalam fasilitas sebagai pribadi, dan tidak dalam tugas memberikan pendapat yang bersifat normatif kepada Suara Pembaruan, Berita Satu, dan Kompas karena adanya permintaan jurnalis yang selanjutnya dimuat detiknews. Materi yang disampaikan Saudara ISA tentang prosedur asesmen TWK pada pokoknya menyatakan 'ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya'," ungkap Tumpak.

"Berdasarkan keputusan Dewas Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dewas diatur bahwa setiap anggota Dewas KPK dapat melakukan pemberian informasi berkaitan dengan tugas Dewas secara terbuka kepada pers sesuatu kebutuhan dengan memperhatikan pemberian informasi tersebut tidak menimbulkan opini yang merugikan bagi institusi KPK," katanya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com