Guru Honorer Datangi Ketua DPRD SU Keluhkan Minimnya Penerimaan Kuota PPPK


227 view
Guru Honorer Datangi  Ketua DPRD SU Keluhkan Minimnya Penerimaan Kuota PPPK
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Foto Bersama: Perwakilan para guru honorer di Sumut yang tergabung dalam FGTT  foto bersama dengan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Selasa (2/11/2021) di DPRD Sumut seusai menyampaikan keluhannya  terkait minimnya jumlah kuota penerimaan PPPK di daerah ini.

Medan (harianSIB.com)


Perwakilan para guru honorer di Sumut yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) mendatangi Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Selasa (2/11/2021) menyampaikan keluhannya terkait minimnya jumlah kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ini.


Menurut Ketua FGTT Sumut M Fadlan, sangat mengecewakan minimnya jumlah kuota PPPK bagi guru honorer yang hanya sekitar seribu orang saja. Padahal jumlah guru honor secara keseluruhan yang sudah mendapatkan SK dari Gubernur melalui Kadisdik Sumut, baik SMA, SMK dan SLB mencapai 7.853 orang


"Jika hanya diangkat seribu orang jadi PPPK dari guru honor, jelas tidak mewakili aspirasi kami, sehingga diharapkan kuotanya ditambah menjadi dua atau tiga ribu. Apalagi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah mendorong Pemprov Sumut agar dipenuhi kuota semaksimal mungkin," tegas Fadlan.


Namun, tambahnya, Pemprov Sumut menunda penerimaan PPPK untuk mengisi 10.991 formasi tenaga pengajar atau guru pada tahun 2021 ini, dengan alasan ketiadaan anggaran, karena Pemprov Sumut fokus pada perbaikan infrastruktur.


Dengan demikian, ujar Fadlan, nasib guru honorer tetap akan memprihatikan, karena tidak digaji sesuai jam mengajarnya. Mereka hanya dibayar sebesar 20 jam dalam satu bulan. Padahal sudah mengajar selama 80 jam sebulan.


Menanggapi keluhan para guru honorer tersebut, Baskami Ginting berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Pemprov Sumut, agar jumlah kuota PPPK dari daerah ini ditambah, guna meningkatkan taraf hidup para guru honorer yang selama ini terkesan diabaikan.


"Sebenarnya penambahan kuota PPPK ini masih bisa dilakukan, mengingat saat ini masih dilakukan evaluasi pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Sumut TA 2022," katanya.


Baskami akan mengusulkan penambahan anggaran guna menambah kuota PPPK ini pada rapat-rapat Banggar (Badan Anggaran) eksekutif-legislatif, jika memang alasan Pemprov Sumut ketiadaan anggaran, agar para guru honorer bisa diangkat menjadi PPPK.(*).

Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com