Pemkab Labusel melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) diduga sengaja mengerahkan personel wanita, yang salah satunya sedang hamil, untuk menjaga keamanan saat unjuk rasa yang digelar Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (PB Pemda) Kabupaten Labusel di Dinas Pendidikan Labusel, Kamis, (14/9/2023).
Sedikitnya enam personel Satpol PP wanita yang berjaga di kantor Dinas Pendidikan, salah seorang diantaranya sedang hamil. Kondisi itu pun sangat disayangkan masa, karena rawan dengan pelecehan jika terlibat aksi saling dorong.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Kasatpol PP Labusel yang diduga sengaja memperalat personel wanita untuk menjaga di depan kantor Pendidikan. Beruntung aksi tersebut berjalan tertib dan tidak terjadi aksi saling dorong,” kata Koordinator Aksi, Juli Syahbana Siregar.
Pria yang akrab disapa Budi inipun mengaku kena prank oleh petugas Satpol PP. Awalnya kata dia, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Bupati Labusel Desa Sosopan. Tidak berselang lama berorasi, mereka dipersilahkan masuk ke Kantor Dinas Pendidikan untuk bermediasi.
Sesampainya di kantor Dinas Pendidikan, tidak satupun pejabat berwenang berada di kantor itu. Malah, pintu kantor tersebut dijaga 6 orang personel wanita. Satu diantaranya sedang hamil.
"Kami kena prank. Kenapa harus personel wanita yang berjaga di depan pintu kantor Dinas Pendidikan. Sementara, massa aksi tidak ada yang wanita. Kalau sempat kami menerobos masuk, pasti sudah lain ceritanya,"katanya.
Kasatpol PP Pemkab Labusel, Abrar Salman yang dikonfirmasi membantah sengaja menerjunkan personel wanita. Namun kata dia, semua personel bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan.
“Namun begitu, kita sudah tarik semua personel wanita dari unjuk rasa itu,” katanya.
Sementara, dalam unjuk rasa itu, Juli Syahbana dan kawan-kawan mengkritisi terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum Kepala SD Negeri 05 Sisumut dalam pengurusan Program Indonesia Pintar (BIP). Menurut mereka, sejumlah orang tua siswa penerima BIP mengaku dikutip sejumlah uang oleh pihak sekolah dalam pengurusan bantuan tersebut.
Juli Syahbana mengatakan, permasalahan itu sudah mereka laporkan ke Dinas Pendidikan Pemkab Labusel dan Polres Labusel, pada 24 Agustus 2023 lalu, agar ada tindakan tegas. (*)
