Medan (SIB)
Warga Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang mengeluhkan kepada Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, terkait pembagian bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya tidak tepat sasaran, karena banyak jatuh ke orang kaya.
Keluhan tersebut disampaikan warga Tanjung Sari Yakub Nasution kepada Baskami Ginting saat menggelar kegiatan reses di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kamis (1/12), guna menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
"Masih banyak warga di sini penerima bantuan sosial tergolong kalangan mampu, memiliki rumah bagus, memiliki perhiasan, sepeda motor, mobil dan beberapa rumah kontrakan. Padahal seharusnya BLT, PHK dan KIP jatah untuk masyarakat miskin alias tidak mampu," tandas Yakup.
Yakub menyakini, hal ini terjadi akibat ketidak-akuratan data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan, serta tidak dilakukan verifikasi, sehingga tidak tepat sasaran.
Sedangkan warga lainnya, Waldimar juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan proses survei dan verifikasi data ulang, agar tidak salah sasaran, sebab ada juga warga yang sudah meninggal, masih terdaftar penerima bantuan.
"Verifikasi data tersebut sebaiknya menggunakan perangkat pemerintah hingga Kepling maupun kepala dusun, karena mereka yang paling mengetahui kondisi warganya," jelasnya.
Baskami yang saat itu didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang, Hotmariani Sidabutar, sejumlah Kepling dan tokoh masyarakat beserta segenap pengurus PAC PDI Perjuangan Medan Selayang meminta kepada pemerintah untuk kembali memvalidkan data kependudukan, agar penyaluran Bansos tepat sasaran.
Berkaitan dengan itu, Baskami berharap agar pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Pemprov Sumut maupun Pemko Medan melakukan pendataan ulang dan tetap berupaya menyejahterakan masyarakat.
"Saya sangat memahami kerisauan bapak-bapak dan ibu sekalian. Proses pemuktahiran data yang dimaksud mestinya dilakukan secara kolaborasi oleh semua pihak," ujar Baskami seraya menambahkan proses pemuktahiran data ini, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Baskami juga mengimbau kepada masyarakat, jika ada keluarga, kerabatnya yang meninggal dunia, pindah domisili atau ada masalah NIK maupun Kartu Kekuarga, sebaiknya segera diurus, agar data tetap terupdate.
"Program bantuan sosial ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mendorong agar kita bisa mandiri, berdikari. Bagi warga yang sudah mampu dan tidak layak menjadi penerima, harus segera melapor. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan," pungkasnya. (A4/a)
