BPK Serahkan LHP LKPD Provinsi Sumut TA 2022 kepada Ketua DPRD dan Gubernur

Medan (harianSIB.com)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut TA 2022 kepada Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

LHP LKPD Sumut tersebut mendapatkan opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan itu disampaikan anggota V BPK RI Ir H Ahmad Noor Supit, dalam rapat paripurna DPRD Sumut dipimpin Ketua Dewan Baskami Ginting, didampingi Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Rahmansyah Sibarani, Misno Adisyah Putra, dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan seluruh OPD Pemprov Sumut, Jumat (26/5/2023), di DPRD Sumut.

Ahmad Noor Supit mengatakan, Pemprov Sumut dalam LHP LKPD-nya kembali mendapatkan opini terbaik dari BPK-RI, yaitu WTP untuk ke sembilan kalinya.

"Capaian prestasi pengelolaan keuangan ini, tentu tidak hanya menjadi sebuah simbolik tentang tata kelola keuangan yang telah dilakukan Pemprov Sumut sejak 2014 sampai 2022, tapi sebagai bentuk komitmennya kepada rakyat untuk memberikan pelayanan terbaik di semua sektor serta melaksanakan pembangunan sesuai prioritas utama," katanya.

Pemeriksaan LKPD Pemprov Sumut TA 2022 oleh BPK RI, katanya, dilakukan dengan integritas, independensi serta profesional, tidak hanya pada saat audit laporan, termasuk juga sejak audit interim yang dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang telah memberikan opini terbaik, yaitu WTP untuk yang ke sembilan kalinya kepada Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut terus berupaya semaksimal mungkin menjalankan kemitraan bersama. BPK-RI tidak hanya sebagai pemeriksa ekternal saja, tapi lebih dari itu kemitraan profesional ini dibangun dan dijaga pada setiap tingkat struktural pemerintahan," katanya.

"Kebanggaan capaian ini tentu bukan kerja sesaat dan mudah, namun penuh perjuangan, kerja keras tanpa lelah, kerja ikhlas, kerja sama tim sebagai satu kesatuan yang utuh, kejujuran, keterbukaan, keberanian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta pengorbanan waktu, tenaga dan pemikiran yang luar biasa," ujar Edy.

Begitu juga lembaga DPRD Sumut telah mengawal, memandu dan mengawasi arah pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama ini, sehingga posisi keuangan yang berimbang dalam rangka pemerataan dan laju pertumbuhan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan.

"Selama tahun 2022, Pemprov Sumut telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp12,459 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp12,594 triliun lebih atau terdapat peningkatan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar 101,08 persen," tambah Edy.

Sedangkan pada sektor belanja tahun 2022, Pemprov Sumut telah menganggarkan sebesar Rp13,395 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp12,509 triliun lebih atau terealisasi 93,39 persen dan angka ini menunjukkan normalisasi belanja selama 2022. (A4)

Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak OJK Sukseskan PON XXI 2024 dan Program Pembangunan Sumut

DPRD SU dan Pj Gubernur Sumut Sahkan Ranperda PjP APBD Sumut TA 2023 Rp12 T

Gubernur Tidak Menganjurkan Parkir Berlangganan

Bobby Nasution Paparkan Strategi Kendalikan Inflasi Daerah

Pimpin Rapat Persipan PON, Agus Fatoni Perintahkan Seluruh Jajarannya Perkuat Promosi

Persiapan PON, Ini Arahan Pj Gubernur Agus Fatoni kepada Bupati dan Wali Kota