Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 04 April 2026
LIVE

Bapemperda DPRD SU Belajar ke Pemprov Jateng Terkait Perda Pengarusutamaan Gender

Redaksi - Selasa, 02 Agustus 2022 12:23 WIB
444 view
Bapemperda DPRD SU Belajar ke Pemprov Jateng Terkait Perda Pengarusutamaan Gender
Foto Dok/Staf
Belajar: Bapemperda DPRD Sumut yang dipimpin ketuanya Meryl Rouli Saragih sedang  diterima Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menerima informasi terkait Perda  No2/2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (

Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Sumut belajar ke Pemprov Jawa Tengah (Jateng) terkait Perda No2/2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sudah diberlakukan di daerah itu, sehingga Sumut ingin "menirunya".

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih kepada wartawan, Selasa (2/8/2022) melalui telepon dari Jateng seusai bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di lantai 2 kantor Pemprov Jateng.

Meryl yang didampingi anggota Bapemperda Meilizar Latief, Syamsul Qamar, Irwan Simamora dan lainnya mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Jawa Tengah untuk mempelajari Perda PUG, sebab saat ini di Sumut sedang dilakukan kajian terkait Ranperda PUG dimaksud.

"Luar biasa sekali, bagaimana Pemprov Jateng bisa mengimplementasikan kebijakan dan anggaran yang responsif gender di Jateng. Apalagi kita ketahui dari penjelasan Ganjar Pranowo tentang Perda PUG sangat komprehensif. Tidak hanya fokus pada laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga pada kelompok termarjinalkan," tambahnya.

Pemprov Jawa Tengah, menurut Meryl, telah memulai sejak lama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan anggaran yang responsif serta diturunkan melalui tindakan afirmasi sebelum dimatangkan dengan Perda PUG.

"Di sini dijelaskan bahwa gender itu bukan hanya sekadar perempuan atau laki-laki tapi juga mengenai kaum difabel, anak-anak, masyarakat yang termarjinalkan,” ujarnya sembari menambahkan, Perda PUG di Sumut nantinya menghadapi tantangan yang luar biasa karena budaya patriarki yang tinggi. Padahal jumlah penduduk perempuan mencapai 49 persen," ujarnya.[br]

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Sumut yang telah berbagi ilmu dengan Jateng dan terkait pelaksanaan PUG tersebut, telah dijalankan dengan kesadaran dengan melibatkan seluruh kelompok, baik perempuan, anak dan disabilitas.

Ganjar juga menjelaskan sejumlah kebijakan yang ditelurkan terkait PUG tersebut, yakni 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Kebijakan tersebut lahir dari kerentanan perempuan terutama yang hamil.

Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang lahir, untuk mewadahi kelompok rentan lain, yakni Apem Ketan (Aplikasi Pemetaan Perempuan dan Anak Kelompok Rentan) dan aplikasi untuk layanan pengaduan kekerasan atau Diyanti (Diadukan, Dilayani, Diobati).(A4).

Editor
:
SHARE:
Tags
pemprov jateng perda no2 2022 tentang pengarusutamaan genderbapemperda dprd sumut
komentar
beritaTerbaru