Berita Hoax Jelang Pemilu 2024 Makin Marak, Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas

Jakarta (harianSIB.com)

Berita hoax (bohong) berbentuk kebencian semakin marak menjelang Pemilu 2024. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas, karena hal itulah salah satu penangkalnya.

Selain itu, lembaga pemerintah terutama Kemkominfo RI harus memberikan edukasi, literasi dan sosialisasi berita yang benar kepada masyarakat. Atau melakukan tackdown (menghapus) atau tindakan lainnya.

Hal itu mengemuka dalam dialektika demokrasi "Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024" bersama anggota DPR FPDIP Masinton Pasaribu, Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Herman Khaeron (F-Demokrat), Karo Penas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kepala Sub Bidang Portal dan Konten Kominfo Mochamad Taufik Hidayat dan pengamat politik Hendri Satrio, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2023).

Masinton mengatakan, kalau ada unsur pidana, harus segera ditangani oleh Kepolisian. Jika terjadi pro kontra yang sifatnya bohong hendaknya di tackdown (dihapus) oleh Kemkominfo RI.

"Tidak mungkin bisa habis semua, bahkan sebaliknya bisa lebih masif dengan polarisasi politik yang mulai berkembang sekarang. Karena itu, aparat penegak hukum harus fair, adil. Jangan sampai tebang pilih,” ujar Masinton, seraya meminta semua yang terbukti bersalah harus dihukum. Apalagi satu tahun ke depan, akan ada pemilu serentak (Pileg, Pilpres dan Pilkada).

Wihadi Wiyanto mengatakan bahwa Prabowo Subianto, sejak 23 Mei 2023, ketika bertemu dengan Wiranto di Yogyakarta, sudah sepakat Pemilu 2024 harus dilalui dengan damai, riang gembira dan menghindari polarisasi politik seperti Pemilu 2019.

Makanya, kata dia, antisipasi dibutuhkan mengingat masyarakat awam lebih percaya medsos daripada media mainstream, media resmi yang ada di bawah Dewan Pers dan Kemkominfo RI.

"Inilah tugas bersama, khususnya pers agar masyarakat percaya pada media. Selain itu, perlu pengawasan medsos disamping dengan UU ITE. Lalu, bagaimana dengan maraknya Podcast, Tiktok dan Youtube yang videonya banyak disalahgunakan dengan memotong-motong sepenggal, lalu dibuat utuh sesuai kepentingan negatif, memojokkan lawan, destruktif bahkan mengancam desintegrasi bangsa," katanya.

Herman Khaeron berpendapat, hoax bisa muncul sebagai akibat ketidakadilan penegak hukum, sehingga muncul lagi dan muncul lagi.

"Kalau dari awal seperti Pemilu 2019, muncul cebong vs kampret, jika hukum ditegakkan, maka setidaknya bisa mengurangi polarisasi. Padahal, esensinya tidak ada yang bisa ditangkap dan tidak ada efek jera. Jadi, ke depan harus lebih tegas, agar tidak memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Herman.

Karo Penas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, menjelaskan, peran Polri dalam Pemilu 2024 sebagai aparat keamanan adalah menjaga dan mengawal agar pemilu berlangsung kondusif, aman, lancar dan damai.

Untuk itu, lanjutnya, dalam setiap pemilu, Polri selalu gelar operasi Mantabrata yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Satgas Nusantara ini untuk menangani hoax, konflik sosial jika terjadi di tengah-tengah sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Ramadhan mengatakan, pengguna internet saat ini sebanyak 227 juta orang, pengguna medsos 190 juta orang (hoax, fakta, provokasi, caci maki, SARA, dan lain-lain).

"Kalau adu domba, pecah belah bangsa, buzzer cari untung, Polri sudah banyak bertindak. Seperti Pemilu 2019, ada 199 perkara hoax dan itu terus turun sejak 2020 sampai 2021 kondisinya normal,” ucap Ramadhan sambil menjelaskan, Polri dalam antisipasi berita hoax mengutamakan langkah preventif, sosialisasi, literasi dan edukasi.

Namun, kata dia, Polri tidak bisa kerja sendirian, melainkan harus dibantu dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Dijelaskannya, cyber polisi bisa melacak siapa saja yang menyebar hoax dan sebagainya sampai ke titik di mana seseorang atau pengguna medsos itu berada. Sehingga siapa pun yang salah menggunakan medsos bisa diketahui.

Kepala Sub Bidang Portal dan Konten Kemkoinfo Mochamad Taufik mengakui Kemkoinfo setiap harinya sudah menghapus atau mentackdown ribuan situs judi online, porno, termasuk berita hoax.

Kemkominfo RI mengikuti ajakan Presiden Jokowi, untuk membangun narasi pemilu damai 2024.

"Hanya saja, Kemkominfo juga tidak bisa bekerja sendirian, melainkan harus dibantu oleh Polri, Dewan Pers dan masyarakat untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas," katanya. (H1)