Peretasan di Pusat Data Nasional Berakibat Terhentinya Sertifikasi di Sektor Jasa Konstruksi Indonesia

Jakarta (harianSIB.com)
Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (Hatsindo), Ardy Purnomo menyampaikan keprihatinannya mengenai peretasan data pada Pusat Data Nasional (PDN) di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terjadi baru-baru ini. Pasalnya, insiden itu mengakibatkan berhentinya layanan sertifikasi di sektor jasa konstruksi seluruh Indonesia.

"Keamanan siber merupakan salah satu aspek paling penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri apa pun, terlebih lagi di sektor konstruksi yang sangat bergantung pada data yang akurat dan rahasia," ujar Ardy Purnomo, di Jakarta, melalui komunikasi WA kepada jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (2/7).

Ardy Purnomo yang akrab dipanggil Dymo mengatakan, peretasan yang dialami PDN itu mengakibatkan terhentinya proses Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR.

Menyikapi situasi itu, dia menekankan pentingnya tindakan cepat dan strategis dari pihak pemerintah dan BSSN untuk memitigasi dampak dari insiden tersebut.

Dymo yang dikenal sebagai praktisi bidang sertifikasi & perijinan usaha sektor konstruksi & Nonkonstruksi itu juga mengusulkan beberapa langkah untuk memitigasi insiden itu.

1. Audit Keamanan Siber Menyeluruh.
Pemerintah dan BSSN perlu melakukan audit mendalam terhadap sistem keamanan siber PDN untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah yang ada.

2. Peningkatan Proteksi Data.
Implementasikan teknologi keamanan terbaru untuk memperkuat proteksi data, termasuk enkripsi data dan sistem deteksi intrusi yang lebih canggih termasuk back-up sistem data.

3. Pelatihan dan Kesadaran.
Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait, khususnya di sektor konstruksi mengenai pentingnya keamanan siber dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

4. Kolaborasi dengan Pakar Keamanan Siber:
Mengajak para ahli keamanan siber untuk bekerja sama dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Dymo dikenal sebagai juga mengimbau kepada seluruh pelaku sektor jasa konstruksi untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data mereka.
Dia menyarankan, perusahaan dan tenaga ahli konstruksi harus mulai mengadopsi kebijakan keamanan siber yang ketat, termasuk melakukan pembaruan sistem secara berkala, memonitor aktivitas jaringan, dan memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya praktik keamanan yang baik.

Insiden peretasan data PDN itu, menurut Dymo harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih serius dalam menangani isu keamanan siber.

"Di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga. Kehilangan atau kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun," katanya.

Dymo berharap, dengan upaya bersama dari pemerintah, BSSN, dan pelaku industri, masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan siber di masa depan. (**)