PKB Tak Bisa Klaim Eksklusivitas atas NU

Jakarta (SIB)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno. Salah satu hasilnya, larangan pengurus daerah memberikan honor kepada petugas pusat yang bertugas ke daerah.

"PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NU di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun, kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Dilansir dari Koran SIB, Gus Yahya mengatakan, semua petugas PBNU yang akan ke melaksanakan tugas ke daerah, biayanya akan ditanggung oleh organisasi. Pengurus daerah juga dilarang memberikan dana kepada petugas PBNU yang bertugas.

"Dan jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada petugas PBNU tersebut," ucapnya.

Selain itu, Gus Yahya mengatakan keputusan pleno PBNU lainnya terkait rencana strategis PBNU untuk 3 tahun ke depan.

"Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk 3 tahun ke depan, sampai dengan 2027. Yang merupakan desain awal dan fondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional," sebutnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan bahwa telah diputuskan desain strategi transformasi digital NU. Nantinya, semua jajaran pengurus PBNU akan diintegrasikan ke dalam wahana digital yang telah dibentuk tersebut.

"Jadi PBNU telah berhasil membangun satu platform digital, yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital secara menyeluruh, dan nasional," ucapnya.

"Juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja-kinerja organisasi, yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi, atau forum-forum permusyawaratan," tambahnya.

Tak Bisa klaim

Dalam konferensi pers tersebut, Gus Yahya juga mengatakan PKB tak bisa mengklaim eksklusivitas terhadap NU. Gus Yahya menyebut warga NU yang jadi konstituen PKB tak sampai 20 persen.

"Concern NU yang paling mendasar itu soal warga. Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain, maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya.

"PKB nggak bisa mengklaim NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa, sering saya singgung di mana-mana, warga NU yang menjadi konstituen PKB tidak sampai 20 persen," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan banyak kader NU yang berada di partai selain PKB. Dan mereka tidak mungkin tak diakui sebagai warga NU.
"Itu warga NU juga masa mau nggak kita akui kan kita nggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," ujarnya.

Terkait permasalahan itu, Gus Yahya menyebut bukan tidak ingin mengurus PKB. Sebab, lanjut dia, banyak juga warga NU yang tergabung di PKB.

"Bukan berarti kami nggak mau ngurus PKB loh ya, bukan berarti itu, karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami perhatikan juga, tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di tempat lain, yang juga harus kami layani semuanya," ucapnya.

Masalah Pribadi

Tentang pelaksanaan haji tahun ini, Gus Yahya mengatakan, baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," katanya.

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga. Ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan panitia khusus (pansus) hak angket evaluasi pelaksanaan ibadah haji telah bekerja informal. Meski begitu, Cak Imin mendorong pansus tersebut segera bekerja secara formal.

"Iya pasti (dorong cepat kerja). Saya sudah mendisposisi untuk segera bekerja dalam masa reses ini," kata Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

"Tapi kemarin saya tanya 'Sudah mulai belum?' Ternyata secara informal sudah mulai," sambungnya.

Cak Imin mengatakan anggota pansus akan segera berkumpul. Dia menyebut kemungkinan mereka berkumpul pada minggu kedua reses DPR.

"Tapi sambil menunggu reses pada anggota di daerah, akan segera bisa mulai kumpul setelah minggu-minggu kedua reses ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin memastikan semua fraksi kompak menyatu dalam pansus tersebut. Namun, kata dia, tinggal mengenai persoalan mekanisme kerja.

"Kan semua fraksi sejak awal kompak ya. Semua fraksi di DPR kompak, menyatu dalam pansus sehingga jalan. Tinggal mungkin soal pimpinan, soal mekanisme kerja," tuturnya. (**)