18 Perusahaan Dicabut Izinnya, Pemerintah Kembalikan Fungsi Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta (harianSIB.com)
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tiga komponen ini harus kita susun dengan baik agar hutan tetap terjaga sebagai paru-paru dunia, pembangunan terus berjalan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya usai pertemuan, yang dilansir dari BPMI Setpres, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang mencabut izin Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) terhadap 18 perusahaan yang tidak memanfaatkan lahan yang telah diberikan. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan fungsi hutan demi kepentingan masyarakat.

"Total ada 18 perusahaan dari Aceh hingga Papua dengan luas konsesi mencapai 526.144 hektare. Mereka telah diberikan izin, tetapi tidak memanfaatkannya secara maksimal. Oleh karena itu, presiden memerintahkan agar fungsi hutan dikembalikan demi kesejahteraan masyarakat," jelas Raja Juli.

Selain itu, Raja Juli juga menekankan pentingnya program agroforestri sebagai solusi untuk mengatasi degradasi hutan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ada sekitar 26,7 juta hektare hutan yang telah mengalami kerusakan, dan potensi lahan ini harus dioptimalkan dengan sistem agroforestri.

"Kami akan memanfaatkan hutan yang sudah gundul atau bekas kebakaran untuk program agroforestri dan tumpang sari, guna mendukung swasembada pangan. Ini yang kami sebut sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air," paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya pelestarian hutan dengan menanam kembali dan mereboisasi, sembari memastikan bahwa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kami akan menjaga kelestarian hutan dengan penghijauan kembali, namun di saat yang sama, kami juga akan menanam komoditas produktif yang mendukung perwujudan swasembada pangan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo," tutupnya.(*)