Jutaan Hektare Sawit Ilegal di Riau, Menteri ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan

"Saat rapat tadi kita bahas kebijakan pertanahan, termasuk HGU yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dulu sudah ada HGU, tiba-tiba masuk kawasan hutan," ujar Nusron.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelanggaran oleh pengusaha sawit. "Kalau menanam di luar HGU secara sengaja, akan kami denda. Tidak kasih plasma, HGU-nya dicabut," tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Nusron menyampaikan enam fokus pembahasan yaitu penyelesaian sengketa tanah, reforma agraria, dan kewajiban lahan plasma, selain masalah tata ruang dan tumpang tindih lahan.

Dia menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan agraria berjalan efektif di lapangan. "Semua ini tak akan jalan tanpa sinergi," pungkasnya. (*)