Pengamat: Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Bukti Ketegasan Prabowo

Jakarta(harianSIB.com)

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai bentuk penegasan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan dirinya sebagai pemegang kendali penuh atas kebijakan strategis, termasuk di tubuh TNI.

Menurut Jamiluddin, pembatalan mutasi tersebut diduga kuat karena Presiden Prabowo tidak menghendaki Letjen Kunto dipindahkan dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Ia menyebutkan, keputusan TNI untuk membatalkan mutasi itu kemungkinan besar mengikuti keinginan Presiden.

"Secara politis, Presiden tampaknya tidak menginginkan adanya pergantian. Prabowo ingin Kunto Arief tetap di posisinya," ujar Jamiluddin, Sabtu (3/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan, "Hal ini tentu memberi angin segar, karena Prabowo telah menunjukkan peran sebagai presiden yang sesungguhnya. Ketegasan seperti inilah yang diharapkan rakyat."

Jamiluddin juga tidak menampik adanya nuansa politis dalam mutasi terhadap Letjen Kunto. Ia mencatat bahwa keputusan tersebut muncul tak lama setelah deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, salah satu tokoh sentral dalam forum tersebut adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang juga ayah dari Letjen Kunto. Sementara itu, perwira yang sempat diproyeksikan menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam, yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo—ayah dari Gibran.

"Kedekatan waktu antara dinamika politik tersebut dengan munculnya rencana mutasi Kunto Arief memperkuat dugaan bahwa keputusan itu sarat dengan muatan politik," ujar Jamiluddin.

"Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa pengaruh Presiden Jokowi masih cukup kuat di dalam tubuh TNI," pungkasnya.

Ia pun berpandangan, faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan. Jamiluddin menduga, Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. "Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan," kata dia.

Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh perwira tinggi (pati) diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto. Namun, keesokan harinya, TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang pati TNI, termasuk Kunto, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengeklaim pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.

"Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain," ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran. "Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini," ujar Kristomei.

"Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya," tegasnya. (*)