Pontjo Sutowo Minta Ganti Rugi Rp 28 Triliun, Termasuk Penutupan Akses Hotel Sultan

"Sejak pembebasan tanah dilakukan dengan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, pemerintah memiliki hak penguasaan terhadap tanah tersebut. Hak ini kemudian secara otomatis dikonversi menjadi HPL berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965," ujar Maria dalam sidang, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menegaskan, penerbitan HPL 1/Gelora atas nama Kementerian Sekretariat Negara c.q. PPKGBK pada 1989 merupakan bentuk pengadministrasian atas tanah yang sebelumnya telah dibebaskan untuk kepentingan negara.

Lebih lanjut, Maria menyebutkan bahwa apabila suatu HGB didasarkan pada izin penggunaan tanah, maka hal itu menunjukkan bahwa HGB tersebut diterbitkan di atas tanah HPL.

Menanggapi masih berlangsungnya kegiatan komersial oleh PT Indobuildco di atas tanah eks HGB tersebut, Maria menilai tindakan itu sebagai perbuatan melawan hukum.

"Hubungan hukum antara badan usaha dengan tanah HGB sudah hapus. Pemegang HPL berhak meminta badan usaha mengosongkan dan mengembalikan tanah serta bangunan di atasnya," ujarnya.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa seluruh bangunan di atas tanah eks HGB 26/Gelora dan 27/Gelora telah dicatatkan sebagai bangunan milik negara dengan prinsip kehati-hatian.

Sebelumnya, permohonan pembaruan kedua HGB tersebut oleh PT Indobuildco telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat pada 13 Desember 2023.

PP Restitusi Terbit, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Minta Ganti Rugi

Posisi Yopie Batubara Lemah, Tak Berhak Minta Ganti Rugi dari Pemko Medan

Pemilik Lahan Pelebaran Jalan Menuju Bandara Sibisa Minta Ganti Rugi

Pelebaran Jalan Nasional Kabanjahe-Berastagi Tersendat, Masyarakat Minta Ganti Rugi

Dikucilkan, Qatar akan Minta Ganti Rugi kepada Arab Saudi Cs

Hasil Tanaman Tidak Baik, Petani Batubara Minta Ganti Rugi