Istana Tegaskan Kepatuhan pada Putusan MK: Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan Sipil

"Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum," kata Ridwan.(*)

Aksi Begal Kembali Terjadi, Komisi A DPRD Medan Minta Polisi Aktifkan Patroli

Aturan Baru: TNI/Polri Tak Bisa Isi Jabatan Sipil

Uji Materi UU u201cImpor Sapiu201d Cemari Mahkamah Konstitusi

Kejagung Tunggu Putusan MK Terkait Kasus Novanto

Novanto Gugat Pasal Pemufakatan Jahat ke Mahkamah Konstitusi

Ini Putusan MK Soal Tenaga Honorer Jadi PNS