Hinca Pandjaitan: KUHAP Baru Berpihak pada Rakyat dan Perkuat Hak Warga Negara

Ia menyoroti perubahan mendasar terkait syarat penahanan. Jika sebelumnya penahanan dapat dilakukan berdasarkan kekhawatiran penyidik, maka KUHAP baru mensyaratkan tindakan konkret seperti mengabaikan dua kali panggilan penyidik, menghambat pemeriksaan, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, atau upaya melarikan diri.

"KUHAP baru lebih melindungi hak asasi warga dengan aturan yang lebih objektif," katanya.

Hinca juga menekankan penguatan peran advokat dalam Pasal 142 huruf g yang menjamin akses terhadap jasa dan bantuan hukum. Advokat kini memiliki ruang lebih aktif mengawasi proses pemeriksaan.

Pembaruan lain adalah penguatan praperadilan serta mekanisme keadilan restoratif. KUHAP baru menempatkan restorative justice sebagai pilihan resmi penyelesaian perkara. "Penyidik kini berwenang menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif sesuai semangat kearifan lokal," jelasnya.

Pemerintah sebelumnya memastikan pemberlakuan KUHAP baru akan bersamaan dengan KUHP baru pada 2 Januari 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dua kitab hukum, materiil dan formil, telah siap diterapkan.(**)

Yopiza Mundur dari Bacaleg Partai Demokrat

Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta

DPC Partai Demokrat Karo Perpanjang Pendaftaran Bacaleg

SBY dan AHY Hadir di Sumut Menangkan Pasangan Diusung Partai Demokrat

Anggota Komisi III DPR RI Minta Kapolri Awasi Narkoba Masuk Melalui Selat Malaka

DPC Partai Demokrat Medan Deklarasikan Kogasma