Pdt Penrad Siagian: Rehabilitasi Bencana Sumatra Terancam Mandek Tanpa Status Bencana Nasional

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menilai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatra berpotensi tersendat apabila pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional. Apalagi, hingga lebih dari dua minggu pascakejadian, penanganan di lapangan masih dinilai lambat, sporadis, dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Penrad Siagian dalam Sidang Paripurna ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 DPD RI, Jumat sore (12/12/2025) di gedung DPD RI Jakarta, yang melaporkan langsung kondisi di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Saya melihat secara langsung di lapangan, penanganan kedaruratan bencana ini masih sangat lambat, sporadik, dan tidak terkoordinasi. Hingga memasuki minggu ketiga, masih banyak desa yang terisolasi akibat akses jalan terputus," ujar Penrad Siagian.

Menurutnya, lambannya penanganan tidak terlepas dari belum adanya penetapan status bencana nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Akibatnya, mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan dan alat berat dari pemerintah pusat, menjadi sangat terbatas.

Baca Juga:

• Rutan Tarutung Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir dan Longsor di Taput

Ditegaskannya, seluruh indikator penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No24/2007 tentang Penanggulangan Bencana telah terpenuhi. Mulai dari besarnya jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang masif, luas wilayah terdampak lintas provinsi, hingga keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti minimnya dukungan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena dalam Rancangan APBN 2026, hanya memperoleh alokasi dana penanggulangan bencana sebesar Rp491 miliar.

"Anggaran itu jelas tidak sebanding dengan skala bencana yang terjadi. Berdasarkan perkiraan sejumlah lembaga seperti Celios, nilai kerusakan fisik di tiga provinsi terdampak bisa mencapai Rp75 triliun," ungkapnya.

Angka tersebut, lanjut Penrad, baru mencakup kerusakan infrastruktur fisik. Belum termasuk dampak ekonomi jangka menengah dan panjang yang dirasakan masyarakat, terutama sektor pertanian yang terdampak hingga ratusan ribu hektare.

"Ini belum menghitung kerugian ekonomi masyarakat, kehilangan mata pencaharian dan rusaknya lahan pertanian. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung beban sebesar itu jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah pusat?" katanya.

Tanpa penetapan status bencana nasional yang membuka akses terhadap skema pendanaan khusus, Penrad mengaku pesimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal dan menyeluruh.

"Oleh karena itu, saya sangat berharap DPD RI sebagai sebuah institusi dapat mendesak dan mendorong pemerintah melalui Presiden untuk segera menetapkan status bencana nasional, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan bisa dilakukan secara terencana dan komprehensif," tegasnya.(*).

Rutan Tarutung Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir dan Longsor di Taput

PDAM Mual Nauli Dapat Backup Dirjen Cipta Karya PUPR

PT TPL Hentikan Seluruh Kegiatan

Kapolres Salurkan Bansos Kepada Petugas Kebersihan Dinas KPLH Sibolga Terdampak Bencana Banjir

Presiden Prabowo Kunjungi Pengungsian Banjir Bandang Aceh Tamiang, Janji Percepat Pemulihan Pascabencana

6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Pengeroyokan Debt Collector hingga Tewas di Kalibata