Unicef Tinjau Permintaan Bantuan Pemulihan Pascabencana Sumatera dari Pemerintah Aceh

Jakarta (harianSIB.com)

Organisasi internasional United Nations Children's Fund (Unicef) Indonesia telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait permintaan dukungan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Saat ini, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut tengah meninjau area dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Dalam pernyataan resminya dikutip dari Tempo, Senin (15/12/2025), Unicef Indonesia menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang memungkinkan Unicef berkontribusi dalam upaya tanggap bencana yang dipimpin pemerintah.

Unicef bersama sejumlah badan PBB lainnya telah lama bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Sumatera, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tim Unicef di Kantor Lapangan Aceh bahkan telah berada di lokasi bencana sejak awal kejadian dan diperkuat oleh tenaga ahli di bidang kesejahteraan anak.

Unicef menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan serta siap terlibat lebih lanjut dalam upaya pemulihan pascabencana melalui koordinasi erat dengan pihak-pihak berwenang.

Baca Juga:

• IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati Unicef dan United Nations Development Programme (UNDP) untuk turut berperan dalam proses pemulihan pascabencana. UNDP sendiri merupakan lembaga PBB yang berfokus pada pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah tersebut. Ia menyatakan pemerintah daerah mengambil inisiatif menghubungi lembaga internasional yang masih aktif menjalankan program di Indonesia.

"Benar, kami telah menyurati UNDP dan Unicef untuk ikut terlibat dalam pemulihan pascabencana," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/12/2025).

Menurut Muhammad, Unicef dan UNDP merupakan mitra resmi PBB yang telah lama bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk di Aceh. Ia menambahkan, Unicef masih memiliki sejumlah program yang berjalan di Aceh hingga awal 2026 sehingga dinilai relevan untuk dilibatkan dalam proses pemulihan.

Pemerintah Aceh berharap keterlibatan lembaga internasional tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi fokus kerja masing-masing lembaga.

"Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif agar lembaga internasional yang masih eksis di Indonesia dapat terus mendukung Aceh, terutama dalam menghadapi dampak bencana saat ini," kata Muhammad. (*)

Kadis PPPA Batubara: Survei UNDP Menyebutkan 2 dari 5 Perempuan Alami KDRT

Binjai akan Jadi Kota Tanggap Bencana Narkoba

Setelah Eva Celia, UNDP Ajak Reza Rahardian Duta Air Bersih

Tanggap Bencana, Polres Sibolga Gelar Pasukan Aman Nusa II u00e2u20acu201c Toba 2016