Fadli Zon Soroti Hibah Keraton Solo, Minta Pertanggungjawaban APBD dan APBN

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti aliran dana hibah yang diterima Keraton Solo dari pemerintah daerah hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, ke depan harus ada laporan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut.

Hal itu disampaikan Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (21/1/2026). Menurutnya, berdasarkan keterangan yang diterima Kementerian Kebudayaan, selama ini hibah tersebut diterima oleh pihak pribadi.

"Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah selama ini menurut keterangan yang kami terima itu penerimanya itu pribadi. Nah kita ingin ke depan itu ingin ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," ujar Fadli.

Fadli juga mengungkapkan bahwa konflik internal di Keraton Solo telah berlangsung cukup lama. Bahkan, setelah 40 hari wafatnya PB XIII, Kementerian Kebudayaan telah mengundang seluruh pihak yang bersengketa untuk duduk bersama, namun tidak semua pihak bersedia hadir.

Baca Juga:

• Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Rupiah dan Ketidakpastian Global

"Yang datang tentu yang kita engage. Ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, salah mengirim undangan. Undangannya ingin memakai nama rajanya, padahal rajanya sedang ada dua," ungkapnya.

Menurut Fadli, pemerintah kemudian mengundang pihak-pihak terkait menggunakan identitas kependudukan masing-masing. "Akhirnya saya bilang bahwa kita dari pemerintah mengundang atas nama sesuai dengan KTP," katanya.

Dalam proses tersebut, pemerintah menunjuk seorang penanggung jawab pelaksana pengelolaan hibah. Langkah ini diambil karena Keraton Solo menerima bantuan dari berbagai sumber pemerintah. "Oleh karena itu kita menunjuk penanggung jawab pelaksana," ujar Fadli.

Pemerintah pusat akhirnya menunjuk Panemban Agung Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pelaksana sekaligus fasilitator musyawarah keluarga Keraton Solo. Penunjukan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Tejo Wulan merupakan salah satu tokoh senior di lingkungan keraton dan bersedia menjalankan peran tersebut.

"Kami menunjuk Panemban Agung Tejo Wulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga. Beliau termasuk salah satu yang senior dan juga kita anggap bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," jelas Fadli.

Dalam rapat itu, Fadli juga menyoroti kondisi fisik Keraton Solo sebagai kawasan cagar budaya. Ia menyebut area seluas sekitar 8,5 hektare di bagian belakang keraton tidak terawat akibat konflik berkepanjangan.

"Saya juga sudah melihat kondisi Keraton Solo itu, bangunan-bangunan di belakang di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya itu tidak terawat," katanya.

Ia menambahkan, revitalisasi museum di lingkungan keraton sempat dilakukan, namun terhenti karena konflik internal. "Kita sudah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi, jadi belum selesai juga ini museumnya," ujar Fadli.

Karena itu, Fadli menegaskan pemerintah perlu melakukan intervensi terbatas untuk melindungi cagar budaya, tanpa mencampuri urusan internal keluarga keraton. Langkah tersebut dilakukan sesuai aturan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kota Surakarta.

"Jadi kita berusaha juga buat intervensi karena kalau nanti dianggap membiarkan negara tidak hadir. Tapi kita intervensi terutama untuk cagar budayanya, bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga," pungkasnya.(**)

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Usulan Pembangunan Tol Medan-Berastagi Dikaji Penganggarannya di APBN 2020

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih

R APBD TA 2019 Pemkab Sergai Ditargetkan Sebesar Rp1,57 T Lebih