Fadli Zon Soroti Hibah Keraton Solo, Minta Pertanggungjawaban APBD dan APBN

Dalam proses tersebut, pemerintah menunjuk seorang penanggung jawab pelaksana pengelolaan hibah. Langkah ini diambil karena Keraton Solo menerima bantuan dari berbagai sumber pemerintah. "Oleh karena itu kita menunjuk penanggung jawab pelaksana," ujar Fadli.

Pemerintah pusat akhirnya menunjuk Panemban Agung Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pelaksana sekaligus fasilitator musyawarah keluarga Keraton Solo. Penunjukan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Tejo Wulan merupakan salah satu tokoh senior di lingkungan keraton dan bersedia menjalankan peran tersebut.

"Kami menunjuk Panemban Agung Tejo Wulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga. Beliau termasuk salah satu yang senior dan juga kita anggap bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," jelas Fadli.

Dalam rapat itu, Fadli juga menyoroti kondisi fisik Keraton Solo sebagai kawasan cagar budaya. Ia menyebut area seluas sekitar 8,5 hektare di bagian belakang keraton tidak terawat akibat konflik berkepanjangan.

"Saya juga sudah melihat kondisi Keraton Solo itu, bangunan-bangunan di belakang di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya itu tidak terawat," katanya.

Ia menambahkan, revitalisasi museum di lingkungan keraton sempat dilakukan, namun terhenti karena konflik internal. "Kita sudah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi, jadi belum selesai juga ini museumnya," ujar Fadli.

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Usulan Pembangunan Tol Medan-Berastagi Dikaji Penganggarannya di APBN 2020

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih

R APBD TA 2019 Pemkab Sergai Ditargetkan Sebesar Rp1,57 T Lebih