Menhut Teken SK Pencabutan Izin 22 Perusahaan Perusak Alam Sumatera

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera.

Dari total perizinan yang dicabut, sebanyak 22 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Sementara itu, sebanyak 6 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencabut persetujuan lingkungan yang sebelumnya telah dikeluarkan terhadap 28 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana hidrometerologi banjir dan longsor di Sumatera.(**)

Menhut Terapkan Moratorium Penebangan Kayu Imbas Bencana Banjir Sumatera

Kemenhut Audit 24 Izin HPH–HTI Diduga Picu Bencana Ekologis Sumatera

Prabowo Perintahkan PT TPL Diperiksa Terkait Tuduhan Penyebab Banjir

Kemenhut Izinkan Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Bencana, Pengangkutan Kayu Bulat Dihentikan Sementara

Kemenhut izinkan pemakaian kayu hanyut untuk bangun prasarana usai banjir Sumatera

Menhut Segel 4 Subjek Hukum Diduga Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera