Kemenhut Audit 24 Izin HPH–HTI Diduga Picu Bencana Ekologis Sumatera

Jakarta(harianSIB.com)

Kementerian Kehutanan tengah mengaudit izin pengelolaan hutan milik 24 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana ekologis di Sumatera. Audit mencakup izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diduga terkait praktik pembalakan liar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah melakukan penertiban untuk memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar ketentuan.

"Kami mau melakukan penertiban, mau melihat apakah ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Prasetyo yang juga juru bicara Presiden tidak merinci identitas 24 perusahaan tersebut. Ia menegaskan audit dilakukan terhadap dugaan pelanggaran hukum, baik oleh korporasi maupun individu. "Sebuah kegiatan yang tentu saja melanggar hukum baik dilakukan oleh sebuah korporasi atau dilakukan oleh orang-perorangan," ujarnya.

Baca Juga:

• Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku Januari 2026

Menurutnya, berdasarkan analisa dan pengamatan pemerintah, aktivitas pembalakan liar memperbesar dampak bencana di wilayah Sumatera.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung merilis daftar perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana ekologis di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total terdapat 23 perusahaan yang tersebar di ketiga provinsi tersebut.

Prabowo Perintahkan PT TPL Diperiksa Terkait Tuduhan Penyebab Banjir

Kemenhut Izinkan Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Bencana, Pengangkutan Kayu Bulat Dihentikan Sementara

Kemenhut izinkan pemakaian kayu hanyut untuk bangun prasarana usai banjir Sumatera

Polri Selidiki Asal Gelondongan Kayu di Lokasi Banjir Bandang Sumatra

Kemenhut Selidiki Asal Usul Gelondongan yang Terbawa Banjir di Sumut

Ephorus HKBP Prihatin atas Pernyataan BPHL Penebangan Pohon di Humbahas Sah