IAGI Dorong Geosains Jadi Dasar Kebijakan Mitigasi dan Pembangunan

IAGI juga mendorong lahirnya Undang-Undang Kebumian sebagai payung hukum yang komprehensif. Saat ini, pengaturan kebumian masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga belum terintegrasi.

"Kami mendorong Undang-Undang Kebumian karena cantolan hukumnya masih parsial. Akibatnya, kebijakan baru sering tidak memiliki kekuatan mengikat," ujarnya.

Selain itu, Mirzam menyoroti masih digunakannya data lama dalam pembangunan di wilayah rawan bencana yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi geologi dan perubahan iklim saat ini. Pembaruan data secara berkala dinilai penting untuk dijadikan dasar kebijakan.

Ia juga menekankan perlunya edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Meski data tersedia, keterbatasan akses dan komunikasi membuat informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami publik.

Baca Juga:

• Diduga Kutip Dana Desa, Tiga Oknum Kejari Palas Dijemput Pam SDO Dibawa ke Jakarta

Sebagai perbandingan, Mirzam mencontohkan Jepang dan sejumlah negara maju yang menjadikan geosains sebagai dasar utama pembangunan dan mitigasi bencana.

IAGI berharap pendekatan geosains dapat diterapkan secara holistik agar penanganan bencana di Indonesia tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis mitigasi dan perencanaan jangka panjang. (**)

Perkuat Sinergi, Bupati dan Wabup Batubara Audiensi dengan Pangdam I/Bukit Barisan

Diduga Kutip Dana Desa, Tiga Oknum Kejari Palas Dijemput Pam SDO Dibawa ke Jakarta

H Ashari Tambunan Jadi Ketua PKB Sumut, Begini Respon Anggota DPRD Labura, Ismarlin

Polres Binjai Amankan Bandar Togel di Langkat, Sita Uang dan Buku Rumus

Polres Binjai Bongkar Judi Meja Ikan di Sei Bingai, Dua Tersangka Diamankan

Kajati Sumut Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR-RI di Jakarta