Wamenkum: KUHAP Baru Atur Pengawasan Ketat Aparat Penegak Hukum

Jakarta(harianSIB.com)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memuat sejumlah substansi penting yang perlu dipahami aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sejak awal, kalangan masyarakat sipil menyoroti KUHAP baru tersebut karena dinilai memperluas kewenangan aparat, khususnya kepolisian dan kejaksaan.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa KUHAP baru tidak hanya mengatur kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga memuat mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan terstruktur.

"KUHAP baru setidaknya mengatur empat bentuk mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum," kata pria yang akrab disapa Prof Eddy dalam diskusi bertema Pembaruan KUHAP sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang adil, modern, dan berkeadilan, Kamis (29/1/2026).

Pengawasan pertama dilakukan dengan memperkuat peran advokat yang ditempatkan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam KUHAP baru, advokat berperan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Baca Juga:

• Insiden Anak Tenggelam, Parlaungan Silalahi Minta Proses Hukum Berjalan

"Advokat tidak hanya mendampingi klien lalu duduk. Tapi dia berhak mengajukan keberatan dan keberatan itu dilekatkan dalam berita acara pemeriksaan," ujar Prof Eddy.

Menurutnya, keberatan yang disampaikan advokat akan menjadi bagian dari berita acara pemeriksaan dan dapat digunakan majelis hakim dalam menilai dan memeriksa perkara di persidangan.

Bentuk pengawasan kedua dilakukan melalui penggunaan kamera pengawas atau body camera dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Kamera tersebut merekam secara visual dan audio, sehingga proses tanya jawab antara penyidik dan pihak yang diperiksa dapat diawasi secara objektif.

"Bisa dilihat apakah terjadi kekerasan, intimidasi, atau teror dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Pengawasan ketiga tetap dilakukan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana telah berjalan selama ini. Sementara pengawasan keempat dilakukan melalui koordinasi yang lebih ketat antara penyidik dan penuntut umum dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berharap KUHAP baru mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. (**)

PN Kelas IB Kisaran Gelar Sosialisasi Aplikasi E-Court kepada Advokat

PN Kabanjahe Sosialisasi E-Court kepada Advokat

Wadah Tunggal Organisasi Advokat untuk Kepentingan Pencari Keadilan

Tim Advokat Minta Jamwas Kejagung Awasi Kinerja Kejari Belawan

Giliran LBH Universitas Sahid Uji Hak Imunitas Advokat di MK

309 Peserta Ikuti Ujian Advokat Peradi Medan