Komite I DPD RI Soroti Mafia Tanah dan Penyimpangan Tata Ruang

Banten(harianSIB.com)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti kuatnya praktik mafia tanah serta berbagai penyimpangan dalam proses perubahan tata ruang di Indonesia. Praktik tersebut dinilai kerap terjadi dalam alih fungsi lahan dan berdampak langsung pada kerugian masyarakat, terutama warga pedesaan dan kawasan adat.

Penegasan itu disampaikan anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, saat kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026), dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penataan Ruang.

Menurut Penrad, perubahan tata ruang selama ini rawan dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah. Alih fungsi lahan kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan sejarah, budaya, serta hak masyarakat lokal.

Baca Juga:

• Dr Parlindungan Resmi Jabat Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut

"Tiba-tiba tanah masyarakat sudah diklaim karena terbit sertifikat, sementara proses sertifikasi kita sangat normatif dan tidak berbasis pada sejarah serta kultur masyarakat," ujar senator Daerah Pemilihan Sumatera Utara tersebut.

Ia menilai negara belum hadir secara optimal dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam membantu proses legalisasi dan sertifikasi lahan. Akibatnya, posisi warga menjadi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan pemodal.

Bondjol : Sejak Ditetapkan Sebagai Geopark Kaldera, Mafia Tanah Marak di Seputaran Danau Toba

Gubernur Banten Wajibkan PNS Salat 5 Waktu Berjemaah

Bappeda P Siantar Masih Alot Urusi Penyelesaian Revisi Perda Tata Ruang

Humbahas Wakili Sumut pada Lomba KIM Tingkat Nasional 2018 di Banten

Ulama Banten Ajak Umat Tak Terprovokasi Pembakaran Bendera HTI

Dijanjikan e-KTP Siap 2 Hari, Ribuan Warga Serbu Kantor Pemprov Banten