Webinar PNPS GMKI Soroti Putusan MK 135 dan Penundaan RUU Pilkada

"Tindakan memisahkan Pemilu DPR dan DPRD itu inkonstitusional. Kita harus konsisten pada aturan main yang ditetapkan UUD 1945," tegas Rendy yang juga menjabat Wasekjen PNPS GMKI.

Sementara itu, Sekjen PNPS GMKI Jeirry Sumampow mengingatkan tantangan baru demokrasi pada Pemilu 2029, yakni penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi deepfake.

"Jika tidak diseriusi, ancaman manipulasi AI akan jauh lebih berat daripada dampak media sosial pada pemilu-pemilu sebelumnya," ujarnya.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang partisipasi publik dalam mengawal pembahasan RUU Pemilu dan memastikan proses legislasi berjalan transparan serta sesuai konstitusi. (**)

KPU Sumut dan KPU RI Diminta Segera Proses PAW Anggota DPD-RI

Timsel Calon Anggota KPU Zona Nias Diperiksa Inspektorat KPU RI

KPU Sumut Raih Penghargaan SDM dari KPU RI

Anies Singgung Elite Politik Masih Berpikir Sempit Soal RUU Pemilu

Lima Paket Isu Krusial RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna DPR 20 Juli

Pansus RUU Pemilu Rapat Tertutup Soal Penataan Dapil DPR-DPRD