Selain Divonis 15 Tahun Penjara, Hakim Juga Hukum Kerry Adrianto Riza Bayar Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun

Selain itu, pengadaan tiga kapal yang dikendalikan Kerry juga dinyatakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan aturan dan kaidah lelang. Kapal jenis VLGC, Suezmax Ridgebury, dan MRGC Nashwan dibeli saat pihak Kerry mengetahui adanya kebutuhan anak perusahaan Pertamina untuk menyewa kapal.

Majelis hakim menyebut, sebelum kapal-kapal tersebut resmi menjadi aset atas nama PT JMN, pembahasan kerja sama dengan Pertamina sudah dilakukan. Pada saat yang sama, pihak Kerry mengajukan kredit ke Bank Mandiri untuk pembelian kapal yang selanjutnya akan dikontrakkan kepada Pertamina.

Akibat perbuatan tersebut, negara dinyatakan mengalami kerugian besar. Penyewaan terminal BBM milik PT OTM merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,9 triliun. Sementara proyek penyewaan tiga kapal PT JMN menimbulkan kerugian sebesar 9,8 juta dolar Amerika Serikat dan Rp 1,07 miliar.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Kerry terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Hinca Panjaitan Pantau Sidang Dugaan Korupsi Direktur CV Promiseland di PN Medan

Sidang Korupsi Lahan PTPN II-CitraLand, JPU: HGU Milik PTPN, Bukan NDP

Hasil Korupsi Dikorupsi Lagi, Bos Sawit di Riau Ditahan Usai Rugikan Negara Rp 30 Miliar

Riva Siahaan Tidak Dibebankan Uang Pengganti

Kejati Sumut Tahan Tiga Eks Kepala KSOP Belawan, Diduga Rugikan Negara Miliaran

Kejati Sumut Terima Pengembalian Kerugian Rp 13,1 Mi dari Kasus Korupsi Proyek KSPN Danau Toba