Hakim PN Kraksaan Dipecat MKH karena Telantarkan Istri dan Anak

Jakarta(harianSIB.com)

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan yang diperbantukan di Pengadilan Tinggi Surabaya berinisial DD. Hakim tersebut dinilai terbukti menelantarkan istri dan anak serta memalsukan data pribadi istrinya dalam proses perceraian.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MKH yang digelar Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Yudisial (KY) di Gedung MA, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Wakil Ketua KY Desmihardi yang bertindak sebagai Ketua Majelis menyatakan DD dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Baca Juga:

• Kejari Sergai Terima Pengembalian Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kredit

"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun," ujar Desmihardi saat membacakan amar putusan, Rabu (4/3/2026).

Dalam persidangan terungkap, DD hanya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebanyak empat kali dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, masing-masing satu kali setiap tahun.

Majelis menilai tindakan tersebut menunjukkan ketidakbertanggungjawaban serta tidak mencerminkan sikap yang menjaga kewibawaan dan martabat seorang hakim dalam kehidupan keluarga.

Selain menelantarkan keluarga, DD juga dinilai sengaja memalsukan informasi pribadi serta mengubah data kependudukan istrinya untuk mempercepat proses perceraian.

Dalam gugatan cerai, DD menggunakan Surat Keterangan Ghaib terhadap istrinya serta memalsukan data Kartu Keluarga (KK) dengan memasukkan kedua anaknya dalam KK tersebut, meski dalam putusan pengadilan tidak disebutkan secara jelas hak asuh anak.

Dalam pembelaannya yang didampingi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), DD membantah tuduhan tersebut dan menyatakan masih memberikan nafkah serta tetap berkomunikasi dengan anak-anaknya.

Ia juga mengaku masih sering bertemu dengan anak bungsunya yang tinggal bersama istrinya, sementara anak sulung sempat tinggal bersamanya sebelum ia dipindahtugaskan.

Namun pembelaan tersebut ditolak oleh majelis hakim MKH.

Dalam putusan itu juga terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari dua anggota MKH, yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Noor Edi Yono yang mengusulkan sanksi lebih ringan berupa penurunan pangkat.

Majelis MKH terdiri atas Wakil Ketua KY Desmihardi sebagai ketua, bersama anggota KY Andi Muhammad Asrun, Abhan dan Anita Kadir. Sementara dari Mahkamah Agung diwakili Hakim Agung Nani Indrawati, Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Noor Edi Yono. (**)

Bawas Mahkamah Agung RI Kunker ke PN Simalungun

Tim Bawas Mahkamah Agung Periksa Ketua PN Simalungun

Ibu Korban Minta Mahkamah Agung Evaluasi Kinerja 3 Hakim PN Lubukpakam

Mahkamah Agung India Larang Cerai Talak Tiga

Dirjen BPU Mahkamah Agung Saksikan Sunat Massal di Rantauprapat

NCW Minta Komisi Yudisial Periksa Oknum Ketua PN Tanjungbalai