DPD RI: 1.500 TPP Belum Diperpanjang Kontraknya, Di Sumut Ada 2.400 Dirumahkan

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) segera menentukan nasib sekitar 1.500 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa yang hingga kini belum diperpanjang kontraknya, meskipun dinilai memenuhi syarat.

Desakan itu disampaikan Penrad Siagian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) di Kompleks DPD RI, Kamis (2/4/2026) Jakarta.

Dalam forum tersebut, Penrad juga mengkritik keras kebijakan Kemendes PDT yang menempatkan pendamping desa dalam kategori barang dan jasa. Kebijakan tersebut tidak manusiawi dan merendahkan peran strategis pendamping desa.

Penrad menjelaskan, pada Januari 2026 lalu pihaknya telah lebih dulu mengkritisi persoalan ini. Saat itu, Komite I DPD RI mengundang sejumlah pemangku kepentingan, termasuk BPSDM Kemendes, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 733 Tahun 2025 untuk Sumatra Utara.

Baca Juga:

• HKBP Siapkan Ibadah Raya 165 Tahun di GBK, Target 100 Ribu Jemaat

"Di Januari yang lalu, kami mengundang beberapa stakeholder yang dihadiri BPSDM Kemendesa, karena saat itu keluar SK Nomor 733 Tahun 2025 untuk Sumatra Utara. Ada sekitar 2.400 pendamping desa yang tidak diperpanjang kontraknya," ujar Penrad.

Ia mengaku menerima banyak laporan dari berbagai daerah yang menunjukkan bahwa proses perpanjangan kontrak tidak dijalankan sesuai tahapan dan prosedur dalam Keputusan Menteri (Kepmen).

Kordinator Forum Pencerah PPP Batubara Protes Munas Muktamar Jakarta

Dukung Prabowo, PPP Muktamar Jakarta Siap Gerakkan Mesin Partai

Terbang Perdana Garuda dari Jakarta, Nias Selangkah Lebih Maju

Mukernas, Kader PPP Kubu Muktamar Jakarta Teriak ˋPrabowo Menangˊ

PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan OSO Jadi Caleg DPD

Emmi Silvia Tambun Juara Lomba Cerita Tanpa Alat Peraga di Jakarta