Medan (SIB)
Anggota Majelis Pekerja Sinode HKBP dari Distrik XXXI Medan Utara Sabam Parulian Manalu SE PhD mengatakan, pelaksanaan Sinode Godang (SG) HKBP sudah sesuai aturan dan peraturan HKBP dan sudah tetap terjadwal sesuai jadwal yang sudah berjalan selama ini. Jangan sampai HKBP kekosongan pimpinan, karena itu akan berdampak ke semua elemen HKBP, termasuk para pekerja yang mengabdi di HKBP.
“Kami sebagai jemaat sudah mengkonfirmasi ke Tapanuli Utara, ternyata masyarakat di sana wellcome, tidak ada mereka yang menolak, karena mereka tahu yang hadir ke Tarutung dan Seminarium Sipoholon tempat pelaksanaan SG sudah melewati pemeriksaan kesehatan. HKBP juga harus melihat bahwa SG adalah agenda internasional, bukan lokal. Maka perlu komit di dalam pelaksanaan agenda internasional,†kata Sabam kepada wartawan, Kamis (10/9).
“Persoalan izin dari pemerintah, HKBP tinggal melaporkan saja bahwa akan dilaksanakan SG. Sudah pasti protokol kesehatan secara ketat akan dilakukan. Kami tetap mendesak agar pelaksanaan SG tidak ditunda dengan alasan apapun kecuali yang sangat-sangat urgen. Tokoh masyarakat Tarutung Suwardi Sihombing yang kami mintai keterangan, juga mengatakan bahwa mereka mendukung pelaksanaan SG. Jangan ada pihak-pihak yang memelintir atau mengkondisikan seolah-olah masyarakat Taput itu menolak SG,†tambahnya.
Ketua DPD FSPTI-KSPSI Sumut ini menjelaskan bahwa ketentuan SG tahun ini sudah diputuskan pada SG sebelumnya. Pelaksanaannya tetap harus melalui rapat MPS dan Praeses (pimpinan Distrik). Jadi tidak ada yang absolut, tidak ada otoritas atau keputusan Ephorus sendiri menunda pelaksanaan SG, harus melalui rapat. “Maka sangat kita sesalkan kalau Ephorus mengatakan bahwa keputusan pelaksanaan dan penundaan SG ada di tangannya. Pernyataan itu sangat kita sesalkan,†terang Sabam.
Pelaksanaan SG tahun ini menggunakan sistim proporsional, sehingga pesertanya sudah berkurang dari sebelumnya 1700 peserta menjadi 1097 orang, sudah sangat jauh berkurang. Kalau masyarakat Tarutung dan Sipoholon benar-benar tidak menghendaki pelaksanaan SG, bisa saja dipindahkan di Universitas HKBP Nommensen P Siantar, gedungnya sangat luas. Bisa dibuat fhysical distancing 2 meter.
“Jangan ada upaya sengaja menunda SG hanya karena isu Covid, apalagi membawa-bawa nama jemaat HKBP di Taput. Karean HKBP punya banyak tempat yang bisa dipakai untuk SG, tidak hanya Seminari Sipoholon, P Siantar ada. Atau bila perlu GOR Pemprov Sumut di Jalan Pancing bisa mengatur jarak 10 meter atau lebih luas lagi Stadion Teladan bisa kita pakai. Yang penting ada niat melaksanakan SG itu sesuai jadwal,†tegasnya.
Lanjut dia, pelaksanaan SG di Sipoholon agar Tarutung dikenal sampai ke penjuru dunia, karena HKBP adalah gereja terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Tarutung adalah kota bersejarah. “Jika SG dipindahkan ke daerah lain, masyarakat Tarutung sendiri yang rugi. Karena selama SG, Rp 10 miliar uang akan beredar di Tarutung dan Sipoholon, sehingga ekonomi makin menggeliat. Untuk penginapan, makanan untuk peserta Sinode yang memberdayakan masyarakat setempat, restoran dan coffee shop, tempat jualan souvenir dan makanan akan dikunjungi peserta Sinode.
“Sudah lebih baik kalau dipindahkan ke P Siantar atau Medan, penginapan banyak. Peserta SG tinggal memilih, tidak seperti di Tarutung penginapan terbatas. Kalau memang mau dipindahkan, jemaat siap melaksanakannya, kalau memang benar warga Tarutung tidak setuju SG dilaksanakan di sana,†paparnya. (M10/d)
