Jakarta (SIB)
Polri mengerahkan 92 ribu personel mengamankan Pilkada Serentak 2020. Para personel itu mengamankan mulai dari pendistribusian surat suara hingga hari pencoblosan.
"Kaitannya proses penyelenggaraan, di Polri saat ini melaksanakan kegiatan Operasi Mantap Praja, artinya ada kurang-lebih 92 ribu personel yang dilibatkan untuk kegiatan pengamanan mulai dari proses pencetakan surat suara dan distribusinya, dari mulai pusat sampai nanti di TPS," kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri rapat koordinasi nasional Gakkumdu Persiapan Pilkada 2020 di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).
Listyo menuturkan setiap TPS di daerah akan dijaga polisi. Hal itu dilakukan agar distribusi surat suara bisa berjalan lancar dan Pilkada tetap berlangsung aman. "TPS itu betul-betul dikawal oleh Polri, untuk meyakinkan bahwa pada hari H nanti, maka surat suara yang didistribusikan tersebut betul-betul bisa sampai di TPS dan proses pemilihan yang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan," tuturnya.
Listyo menyampaikan Polri telah menyiapkan beberapa pola pengamanan di setiap TPS sesuai dengan protap. Adapun dua pola yang dipersiapkan adalah pola rawan dan pola aman. "Oleh karena itu, protap kita di setiap TPS tentunya kita tempatkan juga personel dengan pola yang sudah diatur. Pola rawan, pola aman, dan sebagainya," ujarnya.
Listyo memastikan personel Polri akan mengawal sampai surat suara benar-benar kembali ke KPU dengan aman. Polri juga menyiapkan pasukan tambahan jika sewaktu-waktu diperlukan. "Kemudian bagaimana setelah dilaksanakan perhitungan suara, kemudian itu kotak kembali ke KPU, kemudian selanjutnya itu tentunya harus dijaga dan dikawal oleh Polri. Di samping yang terlibat langsung dalam pengamanan TPS, Polri pun juga mempersiapkan personel pasukan yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu," ucapnya.
Dia menegaskan jajaran Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020. Termasuk siap menindak jika terjadi konflik. "Kemudian untuk ada potensi-potensi konflik, baik sosial maupun horizontal akibat dari sengketa-sengketa Pilkada. Prinsipnya, dari Polri sudah mempersiapkan dan siap untuk melaksanakan pengamanan pemilihan yang dilaksanakan tanggal 9 Desember khususnya puncaknya pada saat dilaksanakan pencoblosan," kata dia.
RAWAN KONFLIK
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan ada beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Daerah tersebut antara lain Papua dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Ada beberapa misalnya di Papua, di situ kan selain geografis, ada konfliknya. Daerah Sulteng juga ada beberapa yang perlu kita perhatikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di kantor Bawaslu.
Argo menuturkan, untuk mengantisipasi adanya konflik, Polri mengedepankan pendekatan preventif. Polri mengajak tokoh berpengaruh serta masyarakat berdiskusi.
"Yang pertama adalah preventif yang kita lakukan. Semua kita menghubungi, koordinasi dengan semua masyarakat. Yaitu ada influencer yang ada kita manfaatkan kita ajak diskusi bersama yang berkaitan dengan pilkada ini. Karena kan tidak semua mengadakan pilkada di setiap provinsi toh. Semua kita ajak untuk diskusi dan bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Argo menyampaikan, dalam meminimalkan terjadinya konflik, Polri juga dibantu oleh TNI serta beberapa stakeholders lainnya. TNI-Polri juga menyosialisasi aturan terkait Pilkada 2020.
"Jadi semua tetap bekerja, Polri tidak sendiri, dibantu oleh TNI dibantu stakeholder yang lain, kita semua berjalan dan kita juga menyampaikan aturan-aturan yang ada jangan dilanggar. Jadi, pesta ini kan milik kita bersama, bukan milik kelompok," imbuhnya. (detikcom/a)
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
