Jakarta (SIB)
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kepala Bagian Sekda Pemkab Rokan Hulu Umzakirman masuk 10 pejabat negara paling tajir di Tanah Air. Dia tercatat memiliki harta Rp 1,8 triliun.
Dilihat dari LHKPN yang ada di situs KPK, Rabu (8/9), Umzakirman tercatat awal melaporkan hartanya pada 23 Maret 2020. Laporan tersebut berisi kekayaan Umzakirman pada 2019.
Saat itu, Umzakirman memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp 1.801.140.000.000 (triliun). Berikut rinciannya:
1. Tanah dan bangunan seluas 698 m2/1200 m2 di Kab/Kota Rokan Hulu, hasil sendiri Rp 600.000.000
2. Tanah dan bangunan seluas 299 m2/160 m2 di Kab/Kota Rokan Hulu, hasil sendiri Rp 400.000.000
3. Tanah dan bangunan seluas 4864 m2/4864 m2 di Kab/Kota Rokan Hulu, hasil sendiri Rp 1.800.000.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 420 m2/420 m2 di Kab/Kota Rokan Hulu, lainnya Rp 70.000.000
5. Tanah dan bangunan seluas 420 m2/420 m2 di Kab/Kota Rokan Hulu, lainnya Rp 70.000.000
Alat transportasinya ada 3 unit senilai Rp 89 juta. Harta bergerak lainnya tidak ada, tapi dia memiliki surat berharga senilai Rp 63.007.675.
Dia juga tidak memiliki kas, harta lainnya, serta utang. Jadi total harta kekayaannya Rp 1.801.292.007.675 (triliun).
Lalu dia kembali melaporkan hartanya tahun 2020 pada 1 Februari 2021. Dalam laporan terbarunya itu, ada penambahan harta kekayaan sebesar Rp 235 juta dari harta yang dilaporkan sebelumnya.
Dalam LHKPN terbaru, Umzakirman memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp 1.801.140.000.000 (triliun). Nilai tanah dan bangunan dalam LHKPN terbaru ini memang tak ada yang berbeda dengan laporan sebelumnya.
Namun dalam laporan terbaru, ada tambahan harta yang tercatat di alat transportasinya. Semula pada LHKPN tercatat hanya tiga unit senilai Rp 89 juta, kini menjadi 4 unit senilai Rp 325 juta.
Dia tidak memiliki harta bergerak lainnya, tidak memiliki kas, harta lainnya, serta utang. Namun dia memiliki surat berharga senilai Rp 63.007.675. Jadi total hartanya ada Rp 1.801.527.007.675 (triliun).
BerharTa Rp1,6 T
Berdasarkan penelusuran dari situs LHKPN KPK, pejabat negara terkaya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir, yang memiliki harta Rp 8 triliun. Kedua adalah Menparekraf Sandiaga Uno memiliki harta Rp 3,8 triliun, kemudian di urutan ketiga ada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan kekayaan Rp 2,4 triliun.
Lalu di urutan keempat ada Menteri BUMN, Erick Thohir, yang memiliki harta Rp 2,3 triliun. Kemudian disusul Menhan Prabowo Subianto yang hartanya sebesar Rp 2 triliun, serta Umzakirman di urutan keenam.
Di bawah Umzakirman ada Kepala SMKN 5 Kota Tangerang, Nurhali, berharta Rp 1,6 triliun. Lalu Wakil Direktur Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid, sebesar Rp 1,5 triliun; anggota Wantimpres, Muhamad Mardiono, sebesar Rp 1,2 triliun. Dan di urutan 10 ada Wakil Camat Sekretariat Kota Jaksel, Jan Hider Oslannd P, yang berharta Rp 958 miliar.
Salah Ketik
Sementara itu, Jan Hider Osland mengakui dia salah ketik ketika membuat laporan harta.
Dalam LHKPN yang diakses, Hider melaporkan kekayaan terakhir kali pada Maret 2021. Jan melaporkan kepemilikan atas dua unit tanah dan bangunan di Kota Depok. Gegara laporan itu, Jan duduk dalam deretan pejabat terkaya di Indonesia.
Berikut ini detailnya:
1. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/400 m2 di Kab/ Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/200 m2 di Kab/ Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp. 956.628.000.000
Dimintai konfirmasi terpisah, Jan mengakui ada salah ketik saat menyetorkan LHKPN. Seharusnya data yang masuk bukan Rp 900 miliar, melainkan Rp 900 juta.
"Itu hanya kesalahan ketik, nilai tanah itu sesungguhnya Rp 956.628.000, bukan Rp 956.628.000.000 sebagaimana bukti PBB," ujar Jan kepada wartawan.
Dia juga mengatakan tidak mungkin harga tanah di Depok untuk per meternya seharga Rp 2 miliar. Dia pun berani menunjukkan bukti-bukti soal kepemilikan tanah itu.
"Nggak mungkin harga tanah per meter di Depok Rp 2 miliar per meter. Nanti boleh saya tunjukkan datanya," katanya.
KPK sudah menyatakan ada 95 persen laporan pejabat tak akurat, sehingga sangat besar kemungkinan Jan salah input data.
"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9). (detikcom/f)
