Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu terdekat tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jokowi mengatakan, penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga '3 periode'.
"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata kata Jokowi saat memberikan pengantar rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," imbuhnya.
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, tak ada yang perlu dipertanyakan soal jadwal pemilu.
"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," sebutnya.
Ingatkan
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta masyarakat dan para peserta pemilu tidak terlibat dalam urusan politik identitas.
"Jangan membuat isu-isu yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA," kata Jokowi.
Sebab, Jokowi menyebut politik identitas sempat mewarnai ajang pemilu-pemilu sebelumnya. Dia berharap merebaknya politik identitas tidak terulang lagi di pemilu 2024.
"Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh sejumlah kepentingan politiik yang tidak bermanfaat.
Dia meminta masyarakat dan para peserta pemilu dapat diberikan edukasi politik secara masif.
"Biasanya menjelang kontestasi politik ini suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi pendidikan politik yang masif kepada masyarakat kepada para konstestan," jelas Jokowi.
Jokowi pun menegaskan, meminta agar regulasinya segera dapat diselesaikan.
"Agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024," kata Jokowi.
Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk intens berkomunikasi dengan DPR RI dan KPU RI guna perencanaan program itu bisa lebih didetailkan. Dia tak ingin bahwa regulasi pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dibuat nantinya menjadi polemik di publik.
"Saya minta Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan, lebih detail lagi. Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbukan perselisihan di lapangan," ucapnya.
Jokowi menegaskan, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022.
"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.
"Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pihaknya akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.
"Yang kedua, 12 April nanti KPU-Bawaslu 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada di 2024," ujar Jokowi.
Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.
"Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," jelas Jokowi.
Anggaran
Terkait anggaran pemilu 2024, Ia memperkirakan diperlukan sebesar Rp 110,4 triliun.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110, 4 triliun, KPU dan Bawaslu," ujar Jokowi.
"KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun," lanjut Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta agar alokasi dana baik dari APBN dan APBD segera diputuskan.
"Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada," jelas Jokowi.
"Saya minta detail lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi, baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap," pungkasnya.
Seleksi Pj Kepala Daerah
Di kesempatan itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyiapkan 101 pejabat kepala daerah dalam gelaran pilkada serentak mendatang. Jokowi menyebut, ada 7 kursi gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota yang harus diisi.
"Kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini, ada 101 daerah, siapkan, karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," kata Jokowi.
Jokowi meminta pejabat yang akan mengisi posisi penting di daerah diseleksi dengan sebaik-sebaiknya. Pejabat daerah yang terpilih nantinya, kata Jokowi, harus memiliki sikap kepemimpinan yang kuat.
"Saya minta seleksi seleksi figur-figur pejabat daerah ini untuk dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut kepala daerah yang terpilih harus mampu menjalankan tugas yang berat di tengah kondisi pandemi Corona yang masih mewabah saat ini. Hal itu dilakukan, kata Jokowi, agar penyiapan pilkada serentak berjalan dengan baik.
"Mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," ungkapnya. (detikcom/a)
