Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presidensi G20 Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) dapat berkolaborasi pada tiga area. Antara lain pada area kesehatan dan keuangan, teknologi digital, dan pembiayaan berkelanjutan untuk perubahan iklim.
Pada bidang kesehatan, Menteri Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak negara belajar cara respon yang tepat jika dunia kembali dihadapkan pada pandemi berikutnya. Sehingga pada Presidensi G20 Indonesia tidak hanya akan berdiskusi mengenai arsitektur kesehatan global, tetapi juga pembiayaan dan tata kelola.
"Itu sebabnya dalam G20 ini, kami juga mendorong pembahasan yang sudah didukung selama Presidensi G20 Saudi dan kemudian diambil alih oleh Italia, tentang bagaimana kami akan dapat mencegah dengan mempersiapkan apa yang kami sebut sebagai Pandemic Preparedness Response (PPR)," kata Menteri Sri Mulyani pada acara The 2022 Annual Meeting of IsDB Group di Mesir, dikutip Sabtu (4/6).
Pada bidang kesehatan diperkiraan membutuhkan dana hingga USD 10 miliar per tahun untuk kapasitas tanggap kesiapsiagaan pandemi. Dia mengatakan saat ini Presidensi G20 Indonesia tengah membentuk Financing Instrument Facility (FIF) yang membutuhkan komitmen cukup besar dari banyak negara untuk berkontribusi.[br]
Pada area digital teknologi, Menteri Sri Mulyani menyampaikan pada forum G20 tidak hanya akan berbicara mengenai infrastruktur saja. Melainkan akan lebih memfasilitasi inklusi keuangan dan sistem pembayaran.
"Saya senang Presiden Al Jasser menyebutkan bahwa teknologi digital akan menjadi sangat penting yang menunjukkan bahwa kita sangat cocok dengan G20 ini," katanya.
Kerjasama Dengan ISDB
Sektor ini kata dia sangat bila dijalin kerjasama dengan IsDB dan mitra lainnya. Agar semua pihak bisa memastikan teknologi digital tidak memecah-belah masyarakat."Sehingga tidak memecah-belah perekonomian, melainkan akan menyatukan kita, menciptakan lebih banyak kesempatan," jelasnya.
Di area pembahasan pembiayaan berkelanjutan untuk perubahan iklim, Menteri Sri Mulyani menilai sangat cocok untuk G20 dan IsDB bekerja sama mengatasi isu ancaman dan tantangan global. Hal ini karena setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda untuk menghadapinya.
Dia pun mengundang IsDB sebagai tamu dalam Presidensi IsDB untuk menjadi salah satu tamu pada acara Presidensi G20 Indonesia.
"Kami berharap ini akan menjadi permanen bagi IsDB untuk menghadiri G20 seperti lembaga multilateral lainnya yang diundang," pungkasnya.[br]
Usul Harmonisasi
Sementara itu, di Forum G20 bidang kesehatan atau Health Working Group yang ke-2 akan dilaksanakan di Lombok pada tanggal 6-8 Juni 2022, Pemerintah Indonesia berencana mengajak pemimpin-pemimpin negara nanti untuk bangkit bersama pasca pandemi dalam memperbaiki berbagai sektor yang terdampak terutama sektor kesehatan global.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Bidang Kesehatan Presidensi G20 Indonesia dr Siti Nadia Tarmizi yang menyatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam forum ini untuk agenda global di bidang kesehatan.
"Indonesia memiliki peranan secara strategis karena awal kebangkitan pasca pandemi yang berdampak pada berbagai sektor. Agenda global di bidang kesehatan jadi satu hal yang paling penting," ujarnya pada konferensi pers virtual Road To Health Working Group 2, Jumat (3/6).
Nadia menyatakan Indonesia akan menyampaikan tiga rencana untuk bidang kesehatan dunia pada forum G20 Health Working Group nanti. Ia menyampaikan fokus rencana tersebut adalah membangun ketahanan kesehatan global, harmonisasi protokol kesehatan, perluasan manufaktur kesehatan dan penelitian.[br]
"Indonesia menyikapi situasi pandemi dengan moto recovery together dan recovery stronger. Ada 3 langkah utama dan yang pertama, bagaimana membangun ketahanan kesehatan global pasca pandemi," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia juga akan mengusulkan harmonisasi protokol kesehatan dunia yaitu salah satunya harmonisasi sertifikat vaksin Covid-19 dunia. Hal ini menurutnya mempermudah penanganan kesehatan dan syarat perjalanan.
"Kedua perlunya harmonisasi protokol kesehatan global, karena kita tau tiap negara punya sertifikat vaksin berbeda dan barcode berbeda-beda, ini kan lebih baik di harmonisasi untuk perjalanan juga harmonisasi vaksin COVID-19 dan vaksin-vaksin lain bisa dilakukan," bebernya.
"Terakhir, memperluas pusat-pusat manufaktur dan penelitian global dalam rangka mempersiapkan pandemi ke depannya akan menjadi sangat penting," pungkasnya. (Merdeka/detikHealth/c)
