Medan (SIB)
Tidak dialokasikannya dana pembinaan Kristen tahun 2022 juga membuat Ketua Dewan Penasehat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumut Eron Lumban Gaol berang.
Politisi senior PDI Perjuangan ini meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi jangan diskriminasi kepada umat Kristen, karena bukan dana pembinaan saja yang tidak dialokasikan, anggaran untuk perayaan Natal dan Paskah Oikumene Sumut juga “Zonk”.
“Sejak beliau (Edy Rahmayadi) jadi Gubernur Sumut, dana untuk perayaan Natal dan Paskah juga tidak ada dianggarkan di APBD.
Memang perayaannya tetap kita buat, tapi anggarannya bukan dari APBD, tapi panitia yang mengumpulkannya dari para donatur agar perayaan umat Kristen bisa terlaksana,” kata Eron kepada wartawan, Jumat (10/6).
Menurut mantan anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut itu, Edy Rahmayadi adalah Gubernur Sumatera Utara. Tentu di Sumut ini multi etnis dan agama.
Warga Kristen juga ada yang memilih dia pada Pilgubsu tahun 2018. Kalaupun tidak mayoritas warga Kristen memilih dia, tapi setelah terpilih, Edy Rahmayadi adalah gubernur semua warga Sumut, bukan gubernur etnis atau agama tertentu.
“Sehingga tidak boleh ada sentimen yang mengungkit-ungkit kalau warga Kristen Tapanuli tidak memilih dia, seperti yang sering diucapkannya ketika baru terpilih jadi Gubernur Sumut.[br]
Gubernur harus menghormati semua etnis dan agama.Kalau pada periode gubernur sebelumnya ada anggaran pembinaan Kristen, lalu sekarang kenapa tidak ada,” ucap Eron.
Alasan gubernur mengatakan tidak tahu kalau dana tersebut tidak ada dianggarkan dinilai sebagai alasan yang sangat menyakitkan warga Kristen, karena tidak mungkin seorang pemimpin tidak mengetahuinya.
Kalau ada kekurangan dalam melengkapi berkas, hendaknya dikonfirmasi untuk dilengkapi. Jangan dijadikan alasan untuk tidak memasukkan dana tersebut di pos anggaran.
“Sejak Edy Rahmayadi jadi Gubernur Sumut, warga Kristen jadi “pengemis” anggaran khususnya untuk kegiatan hari besar keagamaan.
Sudah hampir 4 tahun perayaan Natal dan Paskah tidak dianggarkan di APBD dengan alasan yang terlalu dibuat-buat. Kita heran kenapa beliau seperti itu, padahal latar belakangnya seorang TNI berpangkat Jenderal.
Pernah jadi Pangdam I BB dan jabatan tertinggi adalah Pangkostrad berpangkat Letnan Jenderal. Kalau jenderal biasanya berjiwa nasionalis, sedangkan Gubernur Sumut sebelumnya Gatot Pujo Nugroho sangat menghormati warga Kristen,” tuturnya.[br]
Mantan Ketua DPD PIKI Sumut ini juga mengungkapkan, bukan dana pembinaan Kristen, Natal dan Paskah saja yang tidak diakomodir gubernur, dari segi pembangunan juga Gubernur Edy diskriminasi.
Kawasan Danau Toba minim sentuhan pembangunan. Edy Rahmayadi dinilainya tidak pantas jadi gubernur.
“Umat Kristen ada 35 persen di Sumut, maka kebutuhannya jangan diabaikan, karena sebelumnya sudah ada dan tidak ada masalah. Saya akan mengajak sejumlah kelompok mosi tidak percaya kepada Gubernur Edy,” katanya.
Dia juga mengajak anggota DPRD Sumut yang beragama Kristen ikut menyikapi permasalahan ini. Warga gereja yang duduk di dewan harus vokal, apalagi pembahasan anggaran ada di gedung dewan antara tim anggaran DPRD Sumut dan Pemprov Sumut.
“Jika ada anggaran untuk kepentingan umat beragama, tidak hanya Kristen, tolonglah diperjuangkan, jangan didiamkan begitu saja,” harapnya. (A8/f)
